Dalam memberantas mafia tanah diperlukan peran aktif masyarakat, misalnya masyarakat harus melaporkan jika ada indikasi sengketa dan konflik pertanahan.
Kementerian ATR/BPN buka suara terkait simpang siurnya kabar yang beredar tentang sertifikat elektronik. Di mana ada yang beranggapan jika adanya sertifikat elektronik, maka yang lama akan langsung ditarik.
Aktivis HAM, Haris Azhar mengapresiasi sikap Kementerian ATR/BPN yang menjatuhkan hukuman terhadap 10 pejabat BPN DKI Jakarta karena diduga bermain dalam sengketa tanah di Cakung Barat, Jakarta Timur.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil mengungkapkan soal mafia tanah yang mengerahkan buzzer untuk melawan kementerian yang dipimpinnya.
Kementerian ATR/BPN menggelar rapat koordinasi dengan berbagai instasi pemerintah membahas dugaan oknum pejabat nakal terkait sengketa tanah di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2020).
Pegiat Media Sosial Rudi Valinka atau terkenal dengan akun @kurawa tak habis pikir dengan sepak terjang Benny Tabalujan yang bertempat tinggal di Australia.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN Surya Tjandra menyetujui kementeriannya menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berantas mafia tanah.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menolak mendengarkan keterangan saksi ahli yang diajukan terdakwa kasus dugaan pemalsuan akta tanah, Paryoto.
Tenaga Ahli Kementerian ATR, Iing R Sodikin mempertanyakan sikap penegak hukum yang tidak mencantumkan bukti utama dalam kasus sengketa tanah di PN Jaktim.
Sidang perdana gugatan kepada Menteri ATR, Sofyan Djalil oleh Haryanti Sutanto terkait kepemilikan tanah atas nama Soeprati yang digelar di PN Jaksel, Kamis (22/10/2020).
Tahun depan dilakukan redesign menjadi 3 program, yaitu program dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, dan penyelenggaraan tata ruang.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mencabut izin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 171/2009 yang diberikan kepada PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) untuk....