KKP musnahkan barang hasil pengawasan sumber daya perikanan yakni ikan membahayakan, obat ikan yang tidak terdaftar, serta perangkat tangkap yang dapat merusak lingkungan di Stasiun PSDKP Pontianak.
Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan pengaturan ulang pengelolaan BBL, kepiting, dan rajungan yang saat ini sedang memasuki tahapan konsultasi publik.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil melumpuhkan dua kapal berbendera Malaysia yang diduga melakukan ilegal fishing di WPPNRI 517 Perairan Selat Malaka.
Kementerian Kelautan dan Perikanan perketat pengawasan aktivitas penangkapan ikan di zona penangkapan ikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan aksi 3 kapal perikanan yang diduga melakukan alih muatan (transhipment) hasil tangkapan ikan secara ilegal
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menertibkan lima kapal perikanan yang melanggar jalur penangkapan ikan. Penertiban tersebut dilakukan agar ikan hasil tangkapan tidak melebihi kuota.
KKP siap mengawal pemanfaatan ruang laut di wilayah Selat Malaka dan Laut Flores, menyusul terbitnya aturan rencana zonasi antarwilayah di dua kawasan tersebut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menertibkan enam kapal perikanan yang diduga melanggar aturan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 Perairan Selat Malaka.
Komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pengawasan melalui penambahan prasarana berupa gedung stasiun di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia meluncurkan Strategi Pemanenan perikanan tuna tropis sebagai landasan untuk strategi pengelolaan perikanan tuna yang efektif dan berkelanjutan.
Wapres Maruf Amin bersama Menteri Sakti Wahyu Trenggono melakukan panen udang vanname di lokasi Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen, Jawa Tengah.
Kementerian Kelautan dan Perikanan siap menurunkan Kapal Pengawas Orca 05 dari Jepang untuk mengawasi sumber daya laut dan pesisir dari praktik-praktik ilegal.
KKP menghentikan secara permanen kegiatan penambangan pasir di Pulau Rupat. Sikap tegas tersebut merupakan wujud komitmen KKP dalam melindungi ekosistem pesisir Pulau Rupat.
Menteri Sakti Wahyu Trenggono memberikan penjelasan terkait implementasi program Kampung Nelayan Maju (Kalaju) yang sempat tidak berjalan selama dua tahun.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyetujui usulan Komisi IV DPR untuk menyelenggarakan forum diskusi terkait ekspor pasir laut.