Ketua BPK Agung Firman Sampurna (kedua kiri) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019 kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (kedua kanan)....

Dalam upaya kelancaran penyelenggaraan pertahanan negara, khususnya di bidang pengelolaan keuangan negara diperlukan perangkat manajemen antara lain,

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer atas laporan keuangan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dinyatakan Wajar dengan Pengecualian (WDP).

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan setidaknya ada 13 masalah dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2019.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2019.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Lampung melaksanakan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Tulang Bawang secara virtual di masa pandemi Covid-19, Jumat (5/6/2020).

OJK mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2019, melanjutkan perolehan opini WTP sejak berdirinya OJK tahun 2013.

BEI memberikan relaksasi kepada emiten seiring dampak wabah Covid-19. Relaksasi ini diberikan untuk mengurangi dampak serta biaya terhadap industri pasar modal Indonesia.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Tahun 2019 kembali meraih Opini Wajar Tanpa Modifikasian (Unmodified Opinion).