Sebanyak 90% isi dan komposisi RUU ini hanya mengakomodasi kepentingan pelaku industri batu bara. Tdak secuil pun mengakomodasi kepentingan rakyat di daerah tambang, masyarakat adat dan perempuan.

Publish What You Pay (PWYP) mengungkapkan sejumlah poin-poin pasal yang bermasalah pada Revisi UU Minerba yang baru saja disahkan oleh DPR bersama pemerintah melalui Sidang Paripurna

ICW menilai jika industri batu bara sudah menjadi bancakan berbagai pihak. Sehingga bukan hal aneh lagi jika RUU tersebut disahkan.

Berikut, 15 ketentuan baru yang diatur dalam UU Minerba, dan fakta seputar pembahasan UU Minerba di DPR bersama dengan pemerintah yang baru disahkan kemarin pada Rapat Paripurna DPR.

Koalisi Masyarakat Bersihkan Indonesia berencana melakukan gugatan judicial review atau uji terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) ke Mahkamah....

Fraksi PKS menarik pandangan mini fraksi terkait UU Minerba, untuk kemudian memperbarui saat Paripurna penutupan masa sidang, Selasa (12/5/2020).

Dalam UU Minerba telah diatur kebijakan yang tegas terhadap pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Sidang Paripurna DPR akhirnya menetapkan Revisi Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral (UU Minerba) sebagai ketetapan perundang-undangan.

Sebanyak delapan fraksi di DPR menyetujui RUU Minerba yang sempat ditunda pengesahannya pada DPR periode 2014-2019 itu. Hanya Demokrat yang menolak.

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) pada Rapat Paripurna DPR hari ini, Selasa (12/5/2020).

RUU Minerba merupakan bentuk jaminan (bailout) dari pemerintah untuk melindungi keselamatan elit korporasi, bukan rakyat dan lingkungan hidup dengan cara memanfaatkan krisis Covid-19.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan RUU Minerba bertujuan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada untuk memberi kesejahteraan bagi masyarakat dan kemajuan bangsa.

Fraksi Demokrat mendesak kepada pemerintah supaya pemerintah lebih fokus menangani bencana Covid-19 ketimbang melanjutkan agenda pembahasan RUU Minerba.

Pembahasan RUU Minerba selanjutnya tidak melalui pengambilan keputusan di tingkat dua, yakni di Badan Musyawarah DPR melainkan langsung akan dibahas di tingkat paripurna.

Ketua Panja RUU Minerba Bambang Wuryanto mengatakan hasil harmonisasi telah melalui kesepakatan bersama antara DPR dengan pemerintah yang telah dikoordinasikan melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.....

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Minerba Bambang Wuryanto mengatakan, ada delapan poin penting dalam draf revisi undang-undang Minerba setebal 92 halaman.

Revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) memberikan bagi hasil kepada daerah lebih besar dari sebelumnya.

Komisi VII DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat kerja (raker) membahas agenda pengambilan keputusan tingkat I guna mengesahkan Revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 20029 tentang Mineral dan Batu Bara....

Bagi perusahaan pemegang KK dan PKP2B yang mendapatkan perpanjangan operasi produksi harus memberikan porsi lebih besar kepada negara melalui pengaturan kembali penerimaan pajak dan PNBP.

Ruang pemberian jaminan perpanjangan di dalam revisi UU Minerba menunjukkan tidak adanya kepastian hukum berinvestasi di Indonesia sehingga merendahkan nilai tawar pemerintah di depan investor.