Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik.

PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang diterbitkan pada 30 Maret 2021 disambut gembira oleh Ade Govinda.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik.

Kawendra Lukistian mengapresiasi terbitnya PP Nomor 56/2021 yang dinilai menandai dimulainya penghargaan terhadap karya cipta.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik direspons positif oleh Ketua Umum Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) Candra Darusman.

Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia Kurnia Lesani Adnan mempertanyakan dasar aturan sektor transportasi harus bayar royalti dari lagu yang diputar.

Pengusaha hotel dan restoran bukannya tidak mau bayar royalti, tapi keadaan di tengah pandemi Covid-19 ini pelaku usaha sedang mengalami kesusahan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik.

Pada 30 Maret 2021, Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Kementerian ESDM akan menerbitkan regulasi berupa pengurangan tarif royalti batu bara secara khusus untuk gasifikasi batu bara hingga sebesar 0%.

Dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemerintah tengah menyesuaikan pengenaan tarif royalti emas dan batu bara.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kan melakukan penyesuaian royalti terhadap batu bara dan emas. Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya meningkatkan penerimaan....

Seorang pencipta lagu memiliki hak ekonomi atas karyanya. Namun, pesatnya perkembangan platform musik digital dan menjamurnya content creator cenderung mengabaikan pembayaran royalti

Gerombolan pengusaha batubara yang tergabung dalam Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mengaku senang dengan dengan kehadiran UU Omnibus Law Cipta Kerja.

UU Sapu Jagad memungkinkan penghapusan pembayaran royalti kepada negara dengan syarat harus meningkatkan nilai tambah batubara (hilirisasi).