Ketua Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah, Razikin menilai, insiden pembakaran Bendera PDIP dalam aksi penolakan RUU HIP merupakan luapan emosi massa.

Pemerintah bersama DPR diminta untuk tegas mencabut Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Penundaan pembahasan hanya akan memperbesar....

Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212, Haikal Hassan mengaku, telah mengkaji secara mendalam draf Rancangan undang Undang haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Potensi ini bisa dilihat dari adanya aksi demonstrasi dan juga pembakaran bendera PDIP meskipun dalam kondisi pandemi corona (Covid-19).

Komunikasi dengan PDIP ini penting bagi Jokowi untuk menjaga peluang anaknya Gibran Rakabuming Raka, yang akan bertarung di Pilkada Kota Solo.

Gelombang penolakan RUU HIP masih terjadi. Namun beberapa kalangan menilai arah demonstrasi penolakan teehadap RUU HIP ini terlihat sudah mulai bergeser.

Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie berpendapat sebaiknya RUU HIP dicabut dari prolegnas karena telah memperluas konflik dan perpecahan.

Politikus Partai Hanura, Inas N Zubir menilai, banyak masyarakat yang tidak paham tentang mekanisme penyusunan RUU RUU HIP yang merupakan RUU inisiatif DPR.

Perbaikan isi RUU HIP perlu dilakukan lewat cara yang lebih terbuka yaitu melalui proses atau tata acara aturan demokrasi yang semakin kuat dan terpercaya.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menganggap, aksi penolakan terhadap RUU HIP oleh ormas Islam hanya sebatas pembelaan terhadap Pancasila.

Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan menolak atas adanya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Mencuatnya isu RUU HIP ini memicu menguatnya kembali kelompok aktivis Islam, terutama di perkotaan dan yang kerap bersikap kritis terhadap kebijakan politik pemerintah.

Polemik Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) terus bergulir. Bahkan sudah meluas dan menjadi aksi massa.

Anggota Panja RUU HIP dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron akhirnya mengungkap siapa inisiator RUU kontroversial tersebut.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) adalah sesuatu yang tidak perlu dilakukan.

RUU HIP dinilai memfasilitasi monopoli tafsir terhadap Pancasila yang selanjutnya berpotensi menjadi alat kekuasaan yang mudah disalahgunakan.

Ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Almumtaz), menggelar aksi di depan Masjid Agung Tasikmalaya, Jumat

Ratusan orang massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sumsel Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sumatera Selatan di Jalan Pom Sembilan Palembang, Jumat (26/6/2020).

Ratusan massa dari puluhan organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sumsel Bersatu menggelar aksi menolak kebangkitan komunisme.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Mulyadi menegaskan bahwa sejak awal Demokrat konsisten menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).