Holding Industri Pertambangan Mining Industry Indonesia (MIND ID)/PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM telah menerapkan standar manajemen anti-suap yang memberikan zero tolerance terhadap....

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyoroti mangkraknya kasus pemalsuan label Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berpotensi merugikan negara Rp2,7 trilun.

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) secara berkelanjutan melakukan program pembinaan terhadap mitra UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada masa PSBB impor mainan dari China tidak begitu turun. Bahkan, label SNI yang diberikan pada produk mainan lebih banyak ke produk impor daripada produk lokal.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Klungkung menerima Sertifikat SNI ISO 37001: 2016 dari PT. Garuda Sertifikasi Indonesia I Putu Gede Indra Yuda, Rabu (29/7/2020).

Ditjen PKH Kementan terus mengontrol kualitas mutu Unit Pelaksana Tugas (UPT) yang berada di bawah Ditjen PKH. Salah satunya, Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang.

Menakar apakah percepatan pelabelan SNI HTP berpotensi akan berbenturan dengan revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Kemenperin menyatakan bahwa produk air minum dalam kemasan (AMDK) yang beredar di pasar domestik dan diproduksi oleh industri di tanah air telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Gapensi meminta agar pemerintah menutup keran impor baja utamanya produk yang bisa diproduksi di dalam negeri.

Pengamat menilai pembahasan SNI produk tembakau yang dipanaskan (HTP) tidak mendesak dibandingkan vape, mengingat konsumen vape lebih banyak.

Langkah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang memprioritaskan pembahasan SNI untuk produk tembakau yang dipanaskan (HTP) dibandingkan vape, dipertanyakan beberapa pihak.

Soal pembahasan SNI produk tembakau yang dipanaskan (HTP), DPR akan menguji pemerintah, mana yang akan menjadi prioritas SNI dan menguntungkan bagi negara

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, pembahasan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk tembakau yang dipanaskan (HTP) tidak mendesak.

Sekjen Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Willem Petrus Rewu menyebut, pembahasan SNI bagi HTP didorong oleh desakan sebuah perusahaan

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan dugaan Tipikor yang jelas terdapat kerugian negara harus diusut aparat hukum, apalagi nilainya sangat besar.

Mangkraknya kasus pemalsuan label Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp2,7 triliun disoroti oleh Komisioner Kompolnas Poengky Indarti.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, kasus pemalsuan label SNI dalam produk besi siku perlu mendapat perhatian serius.

Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) mengirimkan surat kepada Kemenperin yang berisi permintaan agar dilibatkan dalam pembahasan SNI rokok elektrik

SNI meminta Perum Perindo melakukan pendekatan langsung kepada nelayan dan mendata kelompok nelayan yang ada di Indonesia, untuk melakukan kerja sama, agar proses berjalan efektif dan tepat sasaran.

Saat ini di Indonesia ada 119 organisasi yang telah tersertifikasi SNI ISO 37001 yang terdiri dari 92 organisasi pemerintah, 25 organisasi swasta, dan 1 BUMN.