PGN optimistis melanjutkan penugasan program pengembangan Rumah Tangga (jargas). Tujuannya, untuk mendukung pemerintah dalam menekan subsidi LPG.

Pemerintah akan melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Tujuannya ada BBM tersebut menjadi lebih tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh kendaraan mewah.

Real Estate Indonesia (REI) telah melaporkan hal tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus menyampaikan aspirasi tambahan kuota rumah subsidi.

Program subsidi mobil listrik Thailand, yang awalnya bertujuan mulia untuk mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan, justru memicu kekacauan di pasar otomotif domestik.

Pertamina Patra Niaga menjelaskan, penyesuaian harga BBM Non Subsidi telah dilakukan oleh seluruh badan usaha pada awal bulan Agustus 2024.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menilai sudah waktunya PT Pertamina menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi seperti Pertamax series. Tujuannya agar tidak semakin membebani Anggaran....

Dewan Pengurus Daerah Apersi Banten meminta pemerintah menambah kuota KPR subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.

Dirut PT Pertamina, Nicke Widyawati buka suara perihal revisi Peraturan Presiden (PP) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

PT Pertamina diyakini sudah saatnya menyesuaikan harga BBM non subsidi, seperti Pertamax seri, demi menjaga cash flow perusahaan.

Seperti penerapan full cycle di Solar Subsidi, pada tahap sosialisasi dan registrasi pengguna BBM Pertalite roda empat akan diminta melakukan pendaftaran.

Pertamina dinilai mampu menjaga kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran melalui sistem dan teknologi informasi yang digunakan BUMN energi tersebut.

Pemerintah merencanakan pembatasan BBM subsidi per 17 Agustus 2024 mendatang, namun Pengamat Energi Universitas Gajah Muda (UGM) Fahmy Radhi meragukan, bakal berlaku dalam waktu dekat.

Industri kendaraan listrik (NEV) di China menunjukkan ketahanannya yang luar biasa dengan pertumbuhan sebesar 6,1 persen pada semester pertama 2024, meskipun pemerintah telah menghapus subsidi pembelian....

BPH Migas membantah pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 dinilai tak berdasar.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyangkal pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan bahan bakar minyak bersubsidi mulai dibatasi pada 17 Agustus 2024.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meragukan pernyataan Luhut yang menyebut pemerintah akan melaksanakan pembatasan penjualan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Kebijakan pembatasan subsidi BBM yang digaungkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas untuk mengukur dampaknya secara menyeluruh bagi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembatasan BBM bersubsidi belum pasti akan diterapkan pada 17 Agustus 2024.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai pembelian liquefied petroleum gas (LPG) bersubsdi perlu dibatasi oleh pemerintah.