Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyusun regulasi yang akan mengatur para pekerja informal, seperti ojol, kurir, pekerja digital, dan lain sebagainya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak ada hubungannya dengan pembiayaan makan siang gratis ataupun pembangunan IKN.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) ikut angkat protes perihal kewajiban iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Pemerintah menegaskan pungutan Tapera akan tetap dilanjutkan meski menuai banyak penolakan dari masyarakat.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan bahwa Tapera merupakan perpanjangan dari Badan Perimbangan Perumahan (Bapertarum) yang dikhususkan bagi ASN.

Apindo menegaskan Tapera hanya menambah beban iuran yang sebelumnya sudah diambil melalui jaminan sosial, kesehatan hingga pesangon sekitar 18,24% sampai 19,74%.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyoroti kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dinilai memberatkan.

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD melayangkan, kritik keras terkait Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang belakangan menjadi polemik.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik kebijakan pemotongan gaji karyawan swasta sebesar 3% untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Secara matematis hitungan pemotongan gaji karyawan swasta untuk....

Partai Demokrat meminta pemerintah mengkaji ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengatakan, bahwa pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) belum tersosialisasi kepada masyarakat dengan baik.

Penasaran berapa gaji anggota komite dan jajaran komisioner dan deputi komisioner BP Tapera yang bakal mengelola potongan gaji 3% karyawan untuk iuran Tapera, berikut rinciannya.

Tabungan perumahan rakyat (Tapera) tengah menjadi sorotan publik, lantaran dirasa bisa membebani para karyawan atau tenaga kerja di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan....

Menko Airlangga Hartarto memastikan bahwa program pungutan gaji karyawan untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) jalan terus meski banjir penolakan.

Indonesia Property Watch (IPW) menyoroti rencana pemotongan gaji karyawan swasta untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera sebesar 3%.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyarankan Pemerintah untuk menahan pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Serikat buruh di Jawa Barat menolak keras keputusan Presiden Jokowi terkait kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera.

Kadin Indonesia memberikan tanggapan terkait kebijakan baru yang mewajibkan upah pegawai dipotong untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Secara akal sehat dan perhitungan matematis, iuran Tapera sebesar 3% (dibayar pengusaha 0,5% dan dibayar buruh 2,5%) tidak akan mencukupi buruh untuk membeli rumah pada usia pensiun atau saat di PHK.

Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan dukungannya terhadap program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dicanangkan Pemerintah, tapi...