DJP menerbitkan Kepdirjen Pajak Nomor 79/PJ/2025 tentang penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT PPh OP untuk Tahun Pajak 2024.
Mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus Muhammad Haniv diperiksa sebagai tersangka gratifikasi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (7/3/2025). Dia hanya terdiam....
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administratif bagi Wajib Pajak (WP) yang mengalami keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak serta pelaporan....
Pemerintah resmi memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tahun anggaran 2025.
Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat bersama tujuh Kantor Wilayah DJP se-Jakarta menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau DJP Kemenkeu menanggapi permasalahan sulitnya menerbitkan e-faktur pajak pada sistem pajak Coretax.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu menerangkan kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaan fitur layanan Coretax DJP, telah dilakukan perbaikan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali menyampaikan perkembangan kondisi terkini terkait upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam implementasi Coretax.
Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang baru telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 31 Desember 2024.
Primaya Hospital Pasar Kemis dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten menyelenggarakan Bakti Sosial Operasi Katarak yang diikuti oleh 196 peserta.
Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Muchamad Arifin mengatakan kebijakan IPL kena PPN sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2022.
Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Muchamad Arifin menyebut kontribusi kelas menengah ke penerimaan pajak mencapai 15,7 persen.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara perihal dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik Menkeu Sri Mulyani hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat hinggal 30 Juni 2024 telah membukukan capaian penerimaan bruto sebesar Rp35,24 triliun dan penerimaan neto sebesar Rp31,65 triliun.