Lembaga Musyawarah Kelurahan diatur dalam UU DKJ. Apa yang dimaksud dengan Lembaga Musyawarah Kelurahan? Apa pula tugas-tugas Lembaga Musyawarah Kelurahan?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). UU ini mengatur pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di....
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin menyebutkan Pemprov DKI membutuhkan 8,3 juta blangko KTP elektronik untuk perpindahan status DKI menjadi DKJ.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 25 April 2024.
Puluhan rumah korban kebakaran di Jalan Anyer RT 06/RW 09, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat kembali dibangun rumahnya, Senin (29/4/2024).
Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) antara lain mengatur tentang Kawasan Aglomerasi. Daerah mana saja yang masuk Kawasan Aglomerasi?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). UU ini mengatur pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di....
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan, status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara akan menghilang dalam waktu dekat setelah RUU DKJ disahkan.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan bocoran terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP) jika Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota. Menurutnya, KTP akan berubah.
Wapres Maruf Amin mengatakan aglomerasi di RUU DKJ yang di dalamnya membahas aglomerasi Jakarta dengan wilayah sekitarnya setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara sebenarnya sudah lama mengemuka.
Wapres KH Maruf Amin memastikan wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) di dalam RUU DKJ akan dipimpin Wapres baru.
Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakat membawa Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk disahkan ke rapat paripurna, Senin (18/3/2024) malam.
Pemerintah dan DPR juga sepakat gubernur dan wakil gubernur (wagub) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bisa menjabat hingga dua periode jika terpilih kembali.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah sepakat penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dilakukan melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Bahkan, pilgub DKJ....
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah sepakat penunjukan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dilakukan melalui mekanisme pilkada.