Puluhan aktivis HMI dipercaya menjadi pejabat di era Presiden Prabowo Subianto mulai dari menteri, wakil menteri, gubernur, bupati, hingga wali kota. Mereka diyakini bisa mengemban amanah dengan baik.
Sekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) M Jusrianto menegaskan pentingnya perlindungan terhadap industri kretek nasional dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi berbasis Pancasila.
Bentrok HMI vs Polisi terjadi di depan Kantor Polresta Mamuju, Jalan Ks Tubun, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), pada Rabu, 1 Januari 2025 malam.
Wakil Rektor II UMM Dr Ahmad Juanda berpandangan, HMI sekarang ini mengalami fase turunnya kualitas dari sisi pembinaan kader. Khususnya di Koorkom HMI UMM.
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengapresiasi dan mendukung langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas judi online (judol) yang kian merajalela di Indonesia.
Ketua Bidang Politik Demokrasi PB HMI Bambang Irawan mengusulkan, KPU, Bawaslu, dan DKPP menjadi badan adhoc. Hal ini bertujuan untuk penghematan anggaran negara.
Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Jakarta Pusat sukses menggelar acara nonton bareng (nobar) film Lafran di Bioskop Metropole XXI Jakarta Pusat.
Ketua Politik Demokrasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Bambang Irawan menilai warga Jakarta cenderung lebih susah menerima politik uang.
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB H. Lalu Gita Ariadi dan HM. Sukiman Azmy mendapat dukungan dari kader dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk maju dalam kontestasi Pilgub NTB 2024.
Musyawarah Daerah (Musda) Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara XXV resmi ditutup. Penutupan dilakukan langsung Pengurus Besar HMI di Aula Hotel Madani Medan, Jalan Sisingamangaraja,....
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menerima penghargaan dari Badko Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung menilai, pemerintah telah gagal menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal itu tercemin dari kenaikan harga beras yang signifikan di tahun 2024.