Warga asli Suku Dayak Stepanus Febyan Babaro menggugat aturan mengenai Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai dalam Undang-Undang...

Warga asli Suku Dayak Stepanus Febyan Babaro menggugat Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mulai menyerahkan Sertifikat Hak Atas Tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), atau Hak Pakai kepada para investor IKN.

Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Kepresidenan, Jakarta

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan belum ada anggaran yang direalisasikan untuk pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini pihaknya menggratiskan biaya sewa tenant di IKN selama 2 tahun.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, pegawai atau ASN Badan Otorita akan mulai pindah kantor seluruhnya pada bulan Maret 2025 mendatang.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengaku meminta ke Menkeu dan Mensesneg tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 8,1 triliun.

Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono blak-blakan di depan DPR soal pemotongan anggaran Otorita IKN 2025 serta dampaknya.

Gerbangtara menggelar Workshop Kluster Akademisi dan Peneliti di Paser, Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu. Workshop ini bertujuan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang inklusif dan berkelanjutan.

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal pemblokiran anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi meminta publik menanyakan langsung kepada pemerintah.

Pemblokiran anggaran membuat proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dihentikan sementara. Anggaran akan dialihkan untuk prioritas program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG)....

Pernyataan Menteri PU Dody Hanggodo bahwa tak ada realisasi anggaran IKN karena anggaran Kementerian PU diblokir, direspons mantan Ketua MPR M Amien Rais.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya merespons pemblokiran anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mencapai 80% dari DIPA 2025 sebesar Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, target Prabowo memindahkan ibu kota ke IKN belum berubah yakni pada 2028 mendatang.

Polemik pemblokiran anggaran IKN kembali mencuat ke permukaan menimbulkan pertanyaan fundamental, apakah anggaran IKN benar-benar diblokir, dipangkas, atau justru ditambah?

Upaya penghematan APBN tengah digalakkan Pemerintahan Prabowo Subianto. Beberapa pos anggaran di kementerian dan lembaga dipangkas demi mencapai efisiensi.

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut anggaran pembangunan IKN diblokir. Pemblokiran ini tidak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang digencarkan Presiden.

Realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 masih belum ada. Rencana pemindahan ASN ke IKN pun mengalami beberapa kali penundaan.

Kelanjutan pembangunan IKN kembali dipertanyakan di tengah efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah.