Dalam upaya mempercepat pembangunan IKN, sekaligus berbagi informasi, sejumlah investor dalam dan luar negeri bersepakat untuk membentuk Forum Investor IKN.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati membeberkan realisasi anggaran Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, Penajam Paser Utara sudah mencapai Rp2,3 triliun sampai dengan 29 Februari 2024.
Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) meminta semua pihak untuk tidak membawa nama masyarakat adat Dayak sebagai bentuk penolakan terhadap proyek pembangunan IKN.
Program Petani Milenial Kalimantan Timur diluncurkan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Induk (UPTD BBI) Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Jumat (22/3/2024). Program ini didesain untuk motor....
Kementerian PUPR mengungkap bagaimana kelanjutan proyek pekerjaan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) usai mendapat koreksi dari Presiden Jokowi.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN (Ibu Kota Nusantara), Agung Wicaksono mengatakan, saat ini permintaan hunian dari para pekerja konstruksi terus meningkat.
Sebagai bentuk upaya pencegahan dan perlindungan terhadap pekerja wanita di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama KAMAJAYA.
Badan Kepegawaian Negara atau BKN mencatat hingga saat ini setidaknya sudah ada 25 instansi yang sudah menyatakan siap untuk pindah kantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024 akan menjaring lebih banyak fresh graduate yang siap ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Guna menarik minat PNS yang akan pindah ke IKN (Ibu Kota Nusantara), Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan, gaji PNS yang dinas di Ibu Kota baru bakal lebih besar dari daerah lain.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi memberikan penjelasan terkait usulannya agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislatif atau parlemen.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti tindakan polisi Polda Kalimantan Timur yang menggunduli sembilan petani tersangka pengancaman pekerja proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)....
Pemerintah melalui Kementerian PUPR bakal mengontrol perkembangan Ibu Kota Negara (IKN). Sehingga tidak ada perkampungan kumuh di IKN ataupun wilayah penyangga.
Para investor yang ingin masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini hanya diperbolehkan mengantongi hak guna bangunan (HGB) dengan jangka waktu tertentu.
Pemerintah melalui Kementerian PUPR bakal mengontrol perkembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pemerintah berusaha agar nanti tidak ada perkampungan kumuh di kawasan IKN ataupun wilayah-wilayah penyangga....