Cara mengecek NIK KTP penerima bansos PKH mudah sekali! Cara ini bisa dilakukan dengan mengakses laman resmi Kemensos secara online di https://cekbansos.kemensos.go.id/ atau melalui aplikasi Cek Bansos....

Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) rupanya dapat digunakan untuk mengecek status penerima bantuan sosial (Bansos).

Program Keluarga Harapan (PKH) 2024 kembali menjadi perhatian utama masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang berada di kategori keluarga prasejahtera.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan, bahwa skema penyaluran subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram (Kg) atau gas melon tidak mengalami perubahan.

Rencana penetapan tarif KRL berbasis NIK batal diterapkan di tahun 2025.

Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Risal Wasal menegaskan pengenaan tarif subsidi KRL berbasis NIK batal dilakukan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara perihal dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik Menkeu Sri Mulyani hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sandiaga Uno memberikan tanggapan terkait rencana pemerintah yang akan menetapkan tarif KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Mulai 2025 pemerintah berencana menerapkan subsidi KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Berpotensi menaikkan tarif, rencana ramai ditolak masyarakat.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberi klarifikasi soal rencana penerapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK. DJKA memastikan skema tersebut tidak akan diterapkan....

Wacana naiknya tarif KRL comuterline terus bergulir.

Penerapan subsidi tarif KRL berbasis NIK menuai pro kontra. Banyak masyarakat yang menolak namun tidak sedikit juga yang mendukung langkah tersebut.

Rencana Pemerintah untuk mengenakan tarif KRL berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menuai pro kontra.

Erick Thohir mengaku dirinya belum mengtahui aturan subsidi tarif KRL berbasis NIK. Ia meminta sistem tersebut harus dibahas bersama sebelum resmi ditetapkan.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) buka suara terkait rencana pemerintah yang akan menetapkan subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis nomor induk kependudukan alias NIK.

Kemenhub penetapan tarif KRL berbasis NIK akan diterapkan secara bertahap. Sekaligus transisi untuk menetapkan tarif baru KRL yang akan naik disaat bersamaan.

Wacana menerapkan subsidi tarif Kereta Rel Listrik (KRL) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) menuai reaksi keras dari komunitas pengguna KRL.

Meski wacana penerapan tarif krl berdasarkan nomor induk kependudukan memicu kegaduhan di jagad media sosial, Presiden Jokowi malah mengaku tidak tahu menahu soal rencana itu.

Pemberian subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk tiket kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana.

Subsidi KRL berbasis NIK tidak selaras dengan cita-cita penurunan emisi karbon serta mengatasi kemacetan dengan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.