Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, ada 300 pengusaha nakal di Indonesia.

Kebocoran data kembali lagi terjadi di Indonesia, kali ini peretasan data NPWP yang menjadi sasaran.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam mengusut kebocoran data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Prabu Revolusi mengatakan Kominfo tengah menindaklanjuti dan memantau perihal kebocoran data DJP.

Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) buka suara mengenai dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ).

Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) buka suara mengenai dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ).

Pengamat Keamanan Siber menanggapi bocornya Data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6 juta warga Indonesia bocor, termasuk milik Presiden hingga Menkeu.

Presiden Jokowi buka suara mengenai dugaan kebocoran 6 juta data NPWP.

Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian Kominfo, Kementerian Kkeuangan, dan BSSN untuk melakukan mitigasi kebocoran 6 juta data NPWP.

Sri Mulyani mengatakan perihal kebocoran data, dirinya sudah meminta jajaran Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk melakukan pengecekkan dengan tim IT.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara perihal dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik Menkeu Sri Mulyani hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Youtuber/influencer Saaih Halilintar baru-baru ini gagal berpartisipasi dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) karena belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan BPJS Kesehatan.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati memberikan kabar terbaru terkait pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan semprot perusahaan sawit yang menurutnya menjadikan salah satu penyebab penerimaan pajak pada semester I 2024 merosot

Pemadankan NIK sebagai NPWP berakhir hari ini, Minggu (30/6). Bagi yang belum mendaftar akan kesulitan mengakses layanan terkait perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan masih ada 681 ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan batas waktu 30 Juni 2024.

DJP mendorong Wajib Pajak untuk segera melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kementerian Keuangan mengungkapkan hingga awal 2024 belum seluruh Wajib Pajak (WP) melakukan pemadanan NIK dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi mundur ke 1 Juli 2024.

MNC Bank menyambut baik aturan penyesuaian NIK menjadi NPWP. MNC Bank percaya bahwa aturan ini akan memberikan banyak manfaat bagi nasabah bank, baik dari sisi kemudahan administrasi maupun kepatuhan....