Menaker Yassierli akan membahas Bonus Hari Raya dan PHK bersama Desvita Bionda dalam program One on One, Jumat, 21 Maret 2025, pukul 21.30 WIB, hanya di SindonewsTV.
Ribuan mantan buruh PT Sritex PT Sritex Tbk di Sukoharjo, Jawa Tengah resmi menandatangani kontrak kerja dengan investor baru. Sebelumnya mereka terkena PHK.
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang menerjang di awal tahun 2025 telah merenggut sumber nafkah puluhan ribu pekerja. Pemerintahharuswaspada.
JAKARTA - Warga mencari lowongan pekerjaan di acara Jakarta Job Fair di Mal Thamrin City, Jakarta, Rabu (12/3/2025). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan lebih dari 3 ribu tenaga kerja mengalami....
PT Yamaha Music Manufacturing Asia (YMMA) menegaskan komitmen untuk terus beroperasi secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (kanan) bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (kiri) saat menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen,....
Menaker Yassierli mengatakan, hingga saat ini korban PHK Sritex belum bisa dibayarkan Tunjangan Hari Raya (THR), uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, hingga uang penggantian hak.
Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dapat segera mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembayaran bulanan selama enam bulan melalui skema pemerintah.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus meluas sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah untuk menghentikan tren PHK karena menyangkut nasib kesejahteraan ribuan pekerja.
Menyusul nasib PHK Sitex, dua pabrik sepatu PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh baru saja melakukan PHK massal terhadap ribuan karyawan.
Komisi IX DPR bakal memanggil kurator PT Sri Rejeki Iman (Sritex) untuk membahas Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Mendes PDT Yandri Susanto dilaporkan ke Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Perkumpulan Tenaga Pendamping Desa Indonesia (Pertepedesia) pada Kamis (6/3/2025).
Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semakin menjadi momok di tengah masyarakat. Seiring dengan kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, berbagai sektor industri pun tak luput dari badai ini.
JAKARTA - Anggota pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng (tengah) bersama Koordinator Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa , Hendriyatna (kiri) dan Tenaga ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi....