Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan, status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara akan menghilang dalam waktu dekat setelah RUU DKJ disahkan.
Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan ini dilakukan dalam forum pengambilan keputusan tingkat II rapat paripurna di Gedung....
Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan ini dilakukan dalam forum pengambilan keputusan tingkat II rapat paripurna di Gedung....
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga (tengah) menandatangani berita acara kesimpulan rapat kerja mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan....
Rancangan undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) pada fase 1.000 hari pertama kehidupan telah disepakati untuk diambil keputusan di tingkat II atau pada rapat paripurna terdekat untuk....
RUU KIA pada fase 1.000 hari pertama kehidupan telah disepakati untuk diambil keputusan di tingkat II atau pada Rapat Paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan bocoran terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP) jika Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota. Menurutnya, KTP akan berubah.
Wapres Maruf Amin mengatakan aglomerasi di RUU DKJ yang di dalamnya membahas aglomerasi Jakarta dengan wilayah sekitarnya setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara sebenarnya sudah lama mengemuka.
Wapres KH Maruf Amin memastikan wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) di dalam RUU DKJ akan dipimpin Wapres baru.
Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakat membawa Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk disahkan ke rapat paripurna, Senin (18/3/2024) malam.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan komunitas Masyarakat Adat mendesak Presiden dan DPR segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat. Pasalnya, pengajuan RUU Masyarakat Adat sudah dilakukan....
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Golkar Supriansa mengusulkan agar kendaraan di atas 10 tahun dilarang masuk Jakarta. Usulan itu, disampaikan dalam rapat Panja Baleg DPR RI mehas Rancangan....
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sylviana Murni mengusulkan agar syarat menjadi kandidat kepala daerah yang ingin memimpin Jakarta harus orang asli Betawi.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Guspardi Gaus meyakini Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bisa selesai pada Masa Sidang IV Tahun 2023-2024 atau pada Maret-April 2024.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Misan Samsuri menyoroti pernyataan Badan Legislatif (Baleg) DPR terkait status Ibu Kota Jakarta yang terkesan sangat lambat.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut, Gubernur DKI Jakarta akan dipilih melalui pilkada. Hal itu, telah tertuang dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus....
Pimpinan DPR memastikan Gubernur DKI Jakarta tetap dipilih rakyat secara langsung. Hal itu merespons progres pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah Ibu Kota Negara dipindahkan ke IKN Nusantara,....