Wakil ketua Dewan Perwakilan (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta pemerintah dan DPR untuk mengambil hikmah dari peristiwa kelangkaan dan inflasi minyak goreng.

Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disetujui oleh DPR pada rapat Paripurna 5 Oktober 2020 lalu, telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (tengah) didampingi sejumlah anggota DPR saat memberikan keterangan kepada awak media mengenai batas waktu penyampaian draf RUU Cipta Kerja ke presiden di Kompleks Parlemen....

Sekjen DPR Indra Iskandar menjelaskan draf yang akan diteken Presiden Jokowi berjumlah 1.035 halaman, tapi yang disahkan paripurna DPR jumlahnya 905 halaman.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu dengan serikat pekerja, di rumah dinas Puri Gedeh, Semarang, Minggu (11/10/2020).

DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang RUU Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Senin 5 Oktober 2020 lalu.

Tidak ada pihak yang dirugikan dalam RUU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR, kemarin. Menurut Apindo, baik pekerja dan pengusaha sama-sama terdampak.

Pengesahan RUU Ciptaker antara DPR dan pemerintah pada Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10) kemarin banyak menuai kritik dari berbagai kalangan.

Intinya pelaku pasar atau investor sedang mencermati bagaimana kelanjutan respon dari para pekerja yang selama ini merencanakan untuk melakukan demonstrasi.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law menjadi Undang-undang dalam sidang paripurna, langsung menuai sorotan dari berbagai pihak

Pakar Hukum asal Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan pernyataannya Ketua DPR, Puan Maharani yang menyebut bagi masyarakat yang tidak puas atas disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU bisa....

Peneliti Senior Formappi, Lucius Karus menilai bahwa Rapat Paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU ini dipercepat dari jadwal yang semula diberitahukan pada Kamis mendatang.

RUU Cipta Kerja harus dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Pesan ini disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya di acara pandangan pemerintah terhadap RUU tersebut pada....

Buruh yang tergabung dalam konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia atau KSPSI Banten memblokir jalan di kawasan Cikokol kota Tangerang Banten.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (keempat kiri), dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kelima kanan), KLHK Siti Nurbaya (kedua kanan), Menteri ESDM....

Sebanyak 32 federasi dan konfederasi serikat buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa serempak secara nasional pada 6-8 Oktober 2020.

Serikat buruh mengancam mogok nasional pada 68 Oktober 2020. Aksi mogok nasional dilatarbelakangi rencana pengesahan RUU Cipta Kerja jadi UU oleh DPR.

Tepat sore hari ini, RUU Cipta Kerja disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, meskipun diwarnai oleh berbagai drama politik.

Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10/2020) sore ini.

Panja Baleg DPR bersama dengan pemerintah, telah menyelesaikan tugasnya dalam membahas RUU Ciptaker dalam waktu 5 bulan saja. Padahal, RUU ini mencakup ketentuan dalam 79 UU.