Ratusan buruh melakukan sujud syukur usai MK mengabulkan beberapa tuntutan mereka soal Undang-undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (31/10/2024).Ratusan buruh melakukan sujud syukur....
Massa buruh yang berunjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024), bersuka ria setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan beberapa gugatan terhadap UU Cipta Kerja.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan beberapa tuntutan mereka soal Undang-undang Cipta Kerja. Beberapa tuntutan yang dikabulkan tersebut terkait upah dan tenaga kerja asing
Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan membacakan putusan uji materi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang salah satunya diajukan oleh Partai Buruh hari ini.
Menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja menjadi salah satu hal yang disuarakan dalam demo buruh di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).
Ribuan buruh berencana melakukan aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024). Buruh menuntut pencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja di Jabodetabek akan turun ke jalan untuk menggelar aksi protes di depan Istana Negara pada Kamis (6/6/2024).
Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diharapkan tumbuh lebih dari 5%, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menerangkan, salah satu upayanya lewat kselerasi penerapan UU Cipta Kerja dengan segala....
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, menerangkan, pentingnya kemudahan perizinan berusaha untuk mendorong perekonomian Indonesia, sehingga Indonesia bisa keluar dari middle income trap.
Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi, Dimas Oky Nugroho mengatakan, bahwa UU Cipta Kerja saat ini sedang dalam tahap perbaikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat atau meaningful participation sehingga....
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan dibalik revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Diterangkan Satgas UU Cipta Kerja berperan untuk membentuk mutual understanding antara pemerintah pusat dan daerah, dengan pelaku usaha maupun masyarakat sipil secara keseluruhan.