Cara cek Bansos BPNT lewat HP jadi informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat. Terlebih Pemerintah RI melalui Kemensos telah menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT.
Cara mengecek NIK KTP penerima bansos PKH mudah sekali! Cara ini bisa dilakukan dengan mengakses laman resmi Kemensos secara online di https://cekbansos.kemensos.go.id/ atau melalui aplikasi Cek Bansos....
Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan bansos selalu berkoordinasi dan mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Tahap 4 bansos akan dicairkan pekan kedua Desember 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan verifikasi dan penelaahan dokumen maupun data terkait laporan dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto....
Program Keluarga Harapan (PKH) 2024 kembali menjadi perhatian utama masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang berada di kategori keluarga prasejahtera.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengharapkan pada 2025 bantuan sosial (bansos) bertambah hingga Rp100 triliun.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko memastikan bantuan sosial yang diprogramkan Presiden ke-7 Jokowi sebelumnya bakal dilanjutkan oleh pemerintahan baru.
PT Pos Indonesia menyalurkan bansos Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Semarang. Dalam penyaluran bansos Sembako dan PKH, PosIND tidak bekerja sendiri.
Juru bicara (Jubir) pasangan calon Heri-Sholihin, Adhika Dirgantara mengungkapkan program sosial yang diluncurkannya bertujuan memperkuat kesejahteraan masyarakat Bekasi. Heri Koswara-Sholihin merupakan....
Dalam rangka menyambut HUT ke-79 RI, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) mengadakan aksi bakti sosial yang diselenggarakan di 79 desa yang tersebar di seluruh nusantara dengan melibatkan program....
Wakil Sekjen Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Hasnu Ibrahim meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menjadi alat politik dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial....
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak akan mengatur hal yang berkaitan tentang bantuan sosial (bansos) dalam draf rancangan Peraturan KPU (PKPU) Pilkada 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden yang terjadi pada periode 2020 saat penanganan pandemi Covid-19.
Pengamat Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyoroti Bapanas dan Bulog yang terseret skandal mark up impor beras dengan potensi kerugian negara mencapai Rp8,5 triliun.