Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp211,5 triliun dari total belanja negara Rp3.621,3 triliun hingga Februari 2025.

Bank Jatim berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN. Sehingga berbagai inovasi dalam rangka pelaksanaan APBN. Baik dalam hal cara pembayaran maupun pengelolaan dananya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeru) melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir Juli 2024 mengalami defisit sebesar Rp93,4 triliun.

Sampai dengan 31 Mei 2024, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp824,3 triliun. Artinya 33,4% dari pagu anggaran atau naik 15,4% secara tahunan (yoy).

Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa sampai dengan Januari ini realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) sampai dengan 15 Maret 2024 mencapai Rp328,9 triliun.

Belanja pemerintah yang tidak optimal dinilai menjadi penyebab ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pada kuartal III-2023. Pengamat ungkap banyak sekali permasalahan yang perlu dilihat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga 12 Desember 2023 telah terealisasi Rp1.840,4 triliun atau setara 81,9% dari pagu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan realisasi belanja pemerintah pusat per Oktober 2023 mencapai Rp1.572,2 triliun atau 70% dari total pagu.

Belanja pemerintah pusat (BPP) dalam realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN semester I-2023 tercatat mencapai Rp891,6 triliun.

Menkeu, Sri Mulyani mengungkapkan, realisasi belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Tahun Anggaran (TA) 2023 di semester I mencapai Rp492 triliun.

Realisasi belanja pemerintah pusat hingga 30 April 2023 mencapai Rp522,7 triliun atau 23,3% dari pagu yang juga dipengaruhi oleh event libur Idul Fitri 1444 H.

MenkopUKM Teten Masduki menyatakan kebijakan substitusi impor untuk belanja pemerintah akan terus diperbesar. Hal ini sebagai wujud dukungan terhadap UMKM.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan belanja pemerintah Rp1.481 triliun dan BUMN sebesar Rp420 triliun dapat meningkatkan porsi UMKM.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) memberikan masukan agar mengalokasikan belanja pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi pesantren.

Meski sempat terjatuh dalam jurang resesi, namun kini ekonomi Indonesia telah bangkit. Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 tumbuh menggembirakan.

Belanja modal dan barang pemerintah senilai Rp609,3 triliun pada APBN dinilai sebagai peluang pasar yang bisa dimanfaatkan industri kecil dan menengah (IKM).

Adapun potensi belanja barang dan belanja modal pemerintah pusat pada tahun 2021 mencapai Rp607,7 triliun semestinya bisa dioptimalkan sebagai peluang terhadap penyerapan produk dalam negeri.

Secara khusus, pemerintah diminta harus belanja lebih cepat dari pembangunan infrastruktur mengingat sektor tersebut paling banyak menyerap tenaga kerja.

Badan Pusat Statistik melaporkan belanja pemerintah pada kuartal IV/2020 mencapai Rp732,74 triliun, naik 1,94% dibanding periode yang sama di 2019.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah mencapai Rp2.041,8 triliun hingga akhir Oktober 2020.