Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa program BLT bagi para pekerja sebesar Rp600 ribu tersebut dihentikan untuk tahun ini.

Menaker Ida Fauziyah mengadakan pertemuan dengan pimpinan KPK untuk membahas proses penyaluran program bantuan subsidi gaji/upah bagi pekerja, ada apa ya?

Kemnaker kembali menerima data penerima subsidi bantuan upah (BSU) atau blt karyawan dengan gaji di bawah Rp5 juta untuk tahap V dari BPJS Ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, rekening penerima Bantuan Subsidi Upah yang telah tervalidasi sampai dengan September 2020 mencapai 12,7 juta.

BPJS Watch memberikan beberapa saran agar bantuan subsidi upah (BSU) segera diterima para pekerja. Proses validasi tetap dilakukan secara selektif.

Hingga tahap keempat, penyaluran bantuan subsidi upah pada gelombang pertama baru mencapai 11 juta dari target 15,7 juta.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengadakan kunjungan mendadak ke karyawan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, bahwa dirinya sudah menerima data baru penerima bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT pekerja Rp600 ribu batch keempat dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK).

Pemerintah mencatat realisasi anggaran subsidi upah bagi pekerja atau buruh dengan penghasilan di bawah Rp5 juta telah mencapai Rp5,84 triliun

Berdasarkan hitung-hitungan Menaker Ida Fauziah, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pekerja tahap III akan cair, Jumat besok (11/9).

BPJamsotek mencatat total nomor rekening yang telah disetorkan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) hingga saat ini sebanyak 9 juta data nomor rekening peserta.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BJSTK) Agus Susanto membeberkan bahwa ada sebanyak 1,6 juta data rekening yang tidak valid untuk menerima bantuan subsidi upah (BSU) sebanyak Rp1,2 juta

Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta dinilai masih belum bisa mendongkrak perekonomian Indonesia.

Pandemi virus Corona (Covid-19) telah memberi dampak bagi kehidupan masyarakat, salah satunya terhadap kehidupan para pekerja.

Data BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi acuan program bantuan tunai Rp600 ribu untuk karyawan harus diverifikasi dan divalidasi ke perusahaan-perusahaan.