BUMN tidak akan bisa berkembang jika keputusan bisnisnya dikriminalisasi. Eksekutif BUMN akan sulit melakukan terobosan karena dibayang-bayangi ketakutan kriminalisasi bila keputusan bisnisnya merugi.

Menteri BUMN Erick Thohir sudah memperketat syarat bonus atau insentif yang diperoleh Direksi.

Erick Thohir mengubah, aturan main perihal pemberian bonus dan insentif kepada direksi BUMN, dimana ada sebagian yang dibayar dan separuhnya ditahan.

Direktur Utama IDSurvey Arisudono Soerono mengatakan beberapa direksi ditugaskan memantau arus mudik di Pelabuhan Merak, Ciwandan, Ketapang, dan Gilimanuk.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir akan memperpanjang masa pencairan bonus dan insentif direksi perusahaan pelat merah hingga tiga tahun ke depan

Kementerian BUMN tengah menerapkan sistem daftar hitam untuk pejabat perusahaan pelat merah yang bermasalah secara hukum dan terlibat praktik korupsi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali menekankan pentingnya pencegahan korupsi dan perbaikan sistem di internal perusahaan pelat merah.

Erick Thohir bakal memperketat syarat utama Dewan Direksi BUMN yang mendapatkan bonus atau insentif. Tingkat kesehatan perusahaan jadi salah satu syarat.

Merencanakan daftar hitam (blacklist) direksi BUMN, ada beberapa indikator utama yang menjadi acuan Menteri BUMN Erick Thohir.

Menteri BUMN Erick Thohir melarang dewan direksi perusahaan pelat merah yang tidak memiliki pengalaman di industri digital langsung berinvestasi ke startup.

Menteri BUMN Erick Thohir kerap menjadi sorotan lantaran sejumlah kebijakan yang ditetapkan di internal BUMN, misalnya memperpanjang pencairan bonus direksi.

Menteri Erick Thohir buka-bukaan dosa masa lalu direksi BUMN yang menurutnya menjadi salah satu faktor stagnasi bisnis perusahaan pelat merah.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana memperpanjang masa pencairan bonus direksi perusahaan pelat merah menjadi tiga tahun.

KPK telah menetapkan tersangka tetapi masih enggan membeberkan secara detail.

Jokowi meneken PP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan akan memecat direksi perusahaan pelat merah, bila tidak menjalankan ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022.

Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidhowi meminta agar ada pembatasan masa jabatan direksi BUMN agar tidak timbul konflik kepentingan.

Ketua Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia Hebat (Almisbat) Nanang Pujalaksana menekankan adanya pembatasan masa jabatan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan, representasi srikandi di jajaran direksi dan komisaris BUMN mencapai 18%. Artinya dalam 2 tahun ke depan akan semakin banyak keterwakilan perempuan yang ditempatkan....

Erick Thohir mengangkat Tri Andayani sebagai direktur utama PT Pelni (persero) menggantikan Insan Purwarisya L. Tobing yang telah menyelesaikan tugasnya.