Kementerian BUMN mengusulkan PMN 2025 sebesar Rp44,24 triliun. Angka tersebut merupakan akumulasi dari usulan PMN 16 perusahaan pelat merah tahun depan.
Rampungnya jalan yang menjadi bagian dari Jalan Trans Papua ini diharapkan dapat membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan konektivitas antardaerah.
Secara spesifik, PT Hutama Karya (Persero) di proyek tersebut akan mengerjakan paket 3 STA.28+000 sampai STA.33+500) dengan total panjang mencapai 5,5 km.
Dalam 4 tahun terakhir, Hutama Karya mengakselerasi transformasi digital dalam merespon disrupsi teknologi yang dimaknai sebagai sebuah perubahan fundamental akibat perkembangan sistem teknologi digital.
Hutama Karya menerima penugasan dari pemerintah untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Kurang lebih 1.021,5 kilometer (km) ruas tol telah terbangun.
Pemerintah menyepakati penyelesaian pengerjaam proyek strategis nasional (PSN) dialihkan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk, kepada PT Hutama Karya (Persero).
Sulit melihat perbedaan di antara BUMN Karya karena tidak ada spesialisasi pada setiap perusahaan pelat merah infrastruktur ini. Berikut beberapa karakteristik BUMN Karya seperti Waskita Karya, Wika,....
Sulit melihat perbedaan di antara BUMN Karya karena tidak ada spesialisasi pada setiap perusahaan pelat merah infrastruktur ini. Berikut beberapa karakteristik BUMN Karya seperti Waskita Karya, Wika,....
Sejumlah BUMN diketahui belum melunasi utang triliunan ke PT Adhi Karya (Persero) Tbk. BUMN tersebut yakni PT KAI, Hutama Karya, Angkasa Pura I dan II.
PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) resmi mengambil alih secara penuh kepemilikan saham PT Prima Terminal Petikemas selaku operator BNCT Sumatera Utara.
Tim Project Management Office (PMO) yang dibentuk Menteri BUMN Erick Thohir bertujuan menjadi obat bagi keuangan BUMN Karya yang berdarah-darah. Begini harapan Hutama Karya di tahun 2022.
Nilai kontrak baru yang ditargetkan Hutama Karya sejalan dengan optimisme bahwa sektor konstruksi akan kembali pulih dan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Baru atau IKN Nusantara pun menjadi alasan lain.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hari ini.