Pemerintah Indonesia didesak memperketat pengawasan dan perizinan impor beras. Hal itu guna mencegah penyalahgunaan yang merugikan petani lokal dan konsumen.

Nilai impor beras sepanjang Januari - November 2024 tercatat meningkat mencapai 3,85 juta ton, dibandingkan tahun sebelumnya.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan akan menutup keran impor terhadap empat komoditas mencakup beras, jagung peternak, gula dan garam.

Pemerintah pastikan kebutuhan pokok untuk Natal dan Tahun Baru cukup meski Indonesia tengah dilanda cuaca ekstrem.

Presiden Prabowo Subianto meyakini Indonesia mampu bebas dari impor beras pada tahun 2025.

Presiden Prabowo Subianto menyakini, Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras pada tahun depan, lantaran cadangan beras dinilai cukup.

Realisasi beras impor Perum Bulog menyentuh 2,75 juta ton dari target pemerintah sebesar 3,6 juta ton hingga akhir 2024.

Studi Demokrasi Rakyat atau SDR menagih janji KPK tindaklanjut KPK soal penanganan skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.

Jakarta - Kebijakan impor beras yang dilakukan Pemerintah dianggap wajar oleh pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori. Menurutnya, impor beras merupakan langkah yang....

Jakarta - Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sadar Subagyo, menilai kebijakan impor beras yang diterapkan pemerintah saat ini efektif dalam menjaga stabilitas harga pangan dan....

Dalam rangka menjaga stok pangan dalam negeri sekaligus menjaga stabilitas harga pangan pemerintah bakal mengimpor beras sebanyak 900 ribu ton.

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelidiki persoalan demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar merupakan kewajiban.

Ahli Hukum Pidana UI Eva A Zulfa mendorong agar KPK melakukan penanganan cepat dengan mengamankan bukti dalam penyelidikan denda impor beras.

Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad turut menanggapi persoalan denda impor beras atau demmurage sebesar Rp294,5 miliar.

Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra menyoroti persoalan denda impor beras atau demmurage yang merugikan negara senilai Rp294,5 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan proses penanganan perkara penyelidikan soal denda impor beras Rp294,5 miliar bisa dilanjutkan kepada tahap penyidikan.

Denda impor beras memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan karena berpotensi adanya unsur kesengajaan menggelembungkan anggaran negara.

Potensi keruginan negara hingga mencapai ratusan miliar tersebut diperkuat dengan keberadaan 1.600 kontainer berisi beras yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Hendry Saragih menerangkan, bahwa skandal demurrage impor beras merupakan bukti kegagalan mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti soal data manipulatif kebijakan impor beras dari pemerintah di tengah mencuatnya skandal demurrage Rp294,5 miliar yang diduga melibatkan Bulog dan Bapanas.