Dua perusahaan asal Malaysia bakal menjalin skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pada sektor hunian di Ibu Kota Nusantara.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan 6 proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) senilai Rp50,06 triliun pada tahun 2024

Badan Otorita Ibu Kota mengungkapkan, ketertarikan investor dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) di IKN Nusantara cukup tinggi.

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan saat ini pihaknya memproses pengajuan investasi dari asing dengan skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Perusahaan energi terbesar di Arab Saudi, ACWA Power, menyatakan kesediaan minatnya untuk berinvestasi dalam sektor energi terbarukan di IKN Nusantara.

Skema KPBU menjadi porsi yang paling dominan dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN), namun belum ada yang pecah telur atau berhasil direalisasikan.

Pemerintah sedang mengejar target 39 proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp252 triliun di 2024.

Kementerian PUPR manargetkan, pada tahun 2023 terdapat 31 proyek kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) senilai Rp212,52 triliun dapat terkontrak.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan 26 proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) pada 2023.

Kementerian PUPR setidaknya telah menyiapkan 30 proyek KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) dengan nilai Rp332,59 triliun di tahun 2022. Tertarik? cek rinciannya di sini.

Sebagai upaya menjawab tantangan anggaran dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong inovasi pembiayaan alternatif.

Kemenhub terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di tengah pandemi. Hari ini, Jumat (30/2021) perjanjian kerja sama pembangunan Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Memakai skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek Jalan Tol Akses Patimban dan Jembatan Batam Bintan, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono melakukan penjajakan minat pasar.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) memberikan penjaminan pada proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau.

Presiden Joko Widodo akan terus mendorong pembiayaan proyek dengan model KPBU untuk mengurangi beban anggaran pembiayan dan belanja negara (APBN).

Provinsi Sumsel menjadi yang pertama dan satu-satunya daerah yang menerapkan program perbaikan jalan preservasi dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Menteri Pariwista dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, mengusung skema KPBU atau PPPP untuk mempercepat persiapan 5 destinasi pariwisata super prioritas.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), special mission vehicle Kementerian Keuangan memberikan penjaminan pada proyek KPBU Preservasi Jalintim Sumatra Selatan.

Proyek Jalintim Sumsel dengan estimasi biaya investasi kegiatan sebesar Rp916,4 miliar ini terdiri dari biaya konstruksi dan bunga selama konstruksi.

Pembangunan infrastruktur diperlukan langkah kreatif untuk mencari skema pendanaan lain di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).