Presiden Jokowi akhirnya mencabut aturan baru legalisasi investasi miras skala industri hingga eceran dan kaki lima dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021.

Pelegalan miras tentunya akan saling bertolak belakang dengan konsep wisata halal yang belakangan mulai digaungkan di berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj akan menggelar jumpa pers untuk menyampaikan penolakan atas legalisasi minuman keras (Miras) di sejumlah provinsi lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun....

Fraksi PKS menyampaikan kritik tajam atas Perpres 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan miras atau minuman beralkohol.

Penolakan PKB, terutama pada bagian legalisasi miras didasarkan pada banyak pertimbangan yang salah satunya menjaga masa depan generasi muda bangsa Indonesia.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj secara tegas mengungkapkan alasan tidak menyetujui rencana pemerintah yang akan mengeluarkan industri minuman keras (miras) dari daftar....

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj secara tegas tidak menyetujui rencana pemerintah yang akan mengeluarkan industri miras dari daftar negatif investasi.

Mantan Ketua MPR Amien Rais mengkritik keras kebijakan Presiden Jokowi terkait legalisasi miras lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021.

Mantan Ketua MPR Amien Rais kritik keras kebijakan Presiden Jokowi terkait legalisasi miras di beberapa provinsi tertentu lewat Perpres Nomor 10 Tahun 2021.