Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2024).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan penguatan keamanan siber untuk melindungi Ocean Accounting Indonesia (OAI) yang baru saja diresmikan pada acara The 5th Global Dialogue....
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Vietnam dalam menghidupkan ekosistem budidaya lobster di Indonesia. Ekosistem yang belum optimal menjadi kendala perkembangan budidaya lobster nasional.
Keputusan pemerintah memperbaharui kebijakan tata kelola Benih Bening Lobster (BBL) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7/2024 dinilai langkah tepat. Regulasi....
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan sampai saat ini belum ada perubahan aturan mengenai pelarangan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) di Indonesia. Pelarangan itu sesuai dengan....
Soal praktik suap ke pejabat Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan teknologi informasi asal Jerman yang berfokus pada pembuatan software yakni SAP, telah menyeret Kementerian Kelautan dan Perikanan....
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono merespons adanya permintaan agar pemerintah mencabut PNBP atas kegiatan eksplorasi yang belum berhasil di hulu migas.
Wapres Maruf Amin bersama Menteri Sakti Wahyu Trenggono melakukan panen udang vanname di lokasi Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen, Jawa Tengah.
Menteri Sakti Wahyu Trenggono memberikan penjelasan terkait implementasi program Kampung Nelayan Maju (Kalaju) yang sempat tidak berjalan selama dua tahun.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyetujui usulan Komisi IV DPR untuk menyelenggarakan forum diskusi terkait ekspor pasir laut.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggano bertindak tegas dengan menyegel gudang ikan dan lahan reklamasi seluas 3.000 m2 di Batam Center, Kamis (7/6/2023).
Menteri Sakti Wahyu Trenggono menegaskan penerbitan PP No.26 Tahun 2023 akan melindungi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman aktivitas ilegal.
Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Sakti Wahyu Trenggono merespons permintaan nelayan yang menuntut penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menerima brevet kehormatan Hidro-Oseanografi TNI AL. Penyematan brevet dilakukan oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono.
Keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya dilihat dari potensi kelautan sebagai sumber komoditas ekonomi saja, namun juga kelestarian lingkungan.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungan kerja ke Kampung Nelayan Pantai Kenjeran, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur.