Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku, pihaknya telah mendapatkan Pekerjaan Rumah (PR) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) optimistis UU Ciptaker dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).
Meski mayoritas menyetujui UU Ciptaker digunakan pemerintah untuk mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja.
Kelompok mahasiswa berunjuk rasa dengan membakar ban bekas di depan Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM), Jalan AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (22/20/2020). Mereka menolak Omnibus....
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memastikan lahirnya UU Omnibus Law Cipta Kerja akan mendorong ekosistem digitalisasi UMKM lebih cepat dan tangguh.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan jika sanksi yang diatur dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja bagi wajib pajak (WP) lebih ringan dibandingkan aturan UU KUP.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, bahwa adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja (ciptaker) merupakan momentum untuk UMKM mulai ngegas mempersiapkan produknya.
Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas mempertanyakan, keaslian draf Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah akan segera diterbitkan.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menempuh sejumlah cara untuk menolak UU Cipta Kerja, salah satunya adalah melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja sudah disahkan oleh DPR menjadi UU pada Senin, 5 Oktober 2020 lewat sidang paripurna, di Senayan.
Unjuk rasa gabungan berbagai organisasi buruh dan mahasiswa yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Kota Cirebon, Jawa Barat, berujung ricuh, sejumlah
Petugas Kepolisian mengamankan sejumlah pemuda yang hendak melakukan aksi unjuk rasa di sekitar DPR setelah menerima undangan via media sosial di Jakarta. Rabu (7/10/2020). Dari hasil pemeriksaan, para....
Lebih dari 1,3 juta pengguna internet menandatangani petisi online menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undanga (RUU) Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR, Senin 5 Oktober 2020.