Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp26,75 triliun hingga 31 Juli 2024. Baca juga: 3 Negara yang Pembayarannya....

Penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp26,75 triliun hingga 31 Juli 2024, dimana pajak kripto menyumbang sebesar Rp838,56 miliar.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp25,88 triliun hingga 30 Juni 2024.

Hingga 31 Maret 2024, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp23,04 triliun. Ditjen Pajak ungkap rincian penerimaan pajaknya.

Dari 143 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang telah ditunjuk, 118 di antaranya telah melakukan pemungutan dan penyetoran Rp10,7 triliun.

Sampai dengan 30 Juni 2022, pemerintah berhasil menghimpun Rp7,1 triliun dari pajak digital. Dimana untuk tahun 2022 sendiri, total setoran sudah sebesar Rp2,5 triliun.

DJP mencatat, hingga 31 Oktober 2021 sebanyak 65 pelaku usaha PMSE telah memungut dan menyetorkan PPN PMSE sebesar Rp3,92 triliun ke kas negara.

Penerapan pajak digital diharapkan menciptakan keadilan bagi persaingan usaha. Hal itu dilakukan di antaranya melalui reformasi sistem perpajakan internasional.

Hingga akhir Juli 2021, realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) tahun 2021 mencapai Rp2,2 triliun.

PT Aplikasi Taxpedia Indonesia resmi meluncurkan Taxpedia hari ini, 1 Maret 2021, di Indonesia. Taxpedia adalah aplikasi manajemen perpajakan yang inovatif,

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertekad konsesus terkait aturan pajak perusahaan digital dunia bisa terealisasi. Diharapkan Presiden AS Joe Biden mau diajak membahas masalah tersebut.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani ada sebanyak 23 perusahaan yang melakukan pengumpulan pajak terhadap konsumennya. Nilainya mencapai Rp616 miliar.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan, bahwa pemerintah akan tetap memungut pajak penghasilan (PPh) atas pajak transaksi elektronik (PTE) pada perusahaan asing yang ada di Indonesia.

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dari pengguna platform digital seperti Netflix, Spotify, Facebook, dan sebagainya terus....

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, Indonesia bersama G20 berkomitmen dalam melanjutkan kerjasama bidang perpajakan guna mewujudkan sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan, dan modern.

Menteri Keuangan Sri Mulyani terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak di dalam negeri. Salah satunya dengan cara mendorong tercapainya konsensus global pajak digital yang tertunda hingga pertengahan....

Setoran pajak tersebut berasal dari enam perusahaan yang telah membayar di bulan September. Sedangkan ada 30 perusahaan lagi yang masih belum membayar.

Undang-Undang (UU) Omnibus Law (Cipta Kerja) yang baru disahkan DPR, diharapkan bisa mempermudah langkah pemerintah dalam menggenjot pendapatan pajak digital yang saat ini masih minim.

Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR, akan dipakai oleh pemerintah untuk menggenjot perpajakan digital dan pertanian.

Pandemi virus corona (Covid-19) memberikan tekanan hebat terhadap sektor perpajakan tahun ini. Sejumlah upaya ekstensifikasi seperti pengenaan pajak terhadap perusahaan asing penyedia layanan berbasis....