Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya soal peristiwa 1998.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa tidak ada kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi beberapa tahun terakhir.
Pencabutan nama Presiden ke-2 RI Soeharto dari Ketetapan (Tap) MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dikritik.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasukkan tragedi Kudatuli atau Kerusuhan 27 Juli 1996 sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
China dituding secara sistematis telah mengubah nama ratusan desa yang memiliki makna agama, sejarah, atau budaya bagi warga Uighur menjadi nama yang selaras dengan ideologi Partai Komunis China. Itu....
Departemen Penerangan Dewan Negara China telah merilis dokumen Laporan Pelanggaran HAM Amerika Serikat 2023 pada Rabu lalu. Laporan tersebut menyatakan situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Amerika semakin....
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah ada niat pemerintah untuk meratifikasi Statuta ICC akan tetapi tidak dilakukan dengan pertimbangan.
Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menetapkan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib sebagai pelanggaran HAM berat dan sistematis.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menyampaikan kecaman keras terhadap dunia internasional yang diam melihat penderitaan rakyat Palestina di Gaza akibat invasi brutal Israel. Kecaman....
Tangis keluarga korban pelanggaran HAM dan penculikan 1998 pecah saat menyanyikan lagu Gugur Bunga di depan Istana Negara, Jakarta, Minggu (11/2/2024).
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD siap menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat jika dirinya dan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo memenangkan kontestasi Pilpres 2024.
Sejumlah mahasiswa dari Mahasiswa Jakarta Bergerak menggelar konfrensi pers terkait Pelanggaran HAM masa lalu yang dilakukan Capres nomor urut 02 di Jakarta,Senin (15/1/2024).Dalam keterangannya, aktivis....