Momentum HUT ke-79 RI, PT PLN memasang listrik di tujuh desa pelosok Bengkayang. PLN memberikan harapan kepada 953 jiwa yang telah menanti listrik selama puluhan tahun.

Penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN)) ke perusahaan milik Badan Usaha Milik Negera (BUMN) seharusnya menjadi cara agar perusahaan tersebut naik kelas. Bukan malah mengandalkan PMN hanya untuk bertahan....

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Harris Turino menolak dua usulan penyertaan modal negara (PMN) yang diajukan oleh BUMN untuk tahun 2025.

Pembahasan dan pendalaman usulan penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2025 untuk sejumlah perusahaan pelat merah tengah digenjot Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp3 triliun.

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp2,5 triliun.

DPR mempertanyakan, perihal masuknya 2 BUMN sakit yang bakal menerima penyertaan modal negara (PMN) non tunai d?ri total 12 perusahaan pelat merah.

Menkeu Sri Mulyani bakal menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Hutama Karya (persero) sebesar Rp1 triliun di tahun 2024.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengajukan, Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp6,1 triliun untuk 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank Tanah.

Penyertaan Modal Negara (PMN) pada tahun 2024 disiapkan Rp176,2 triliun yang mayoritas bakal dialokasikan ke klaster infrastruktur sebesar Rp55,21 triliun.

Menteri BUMN, Erick Thohir menyinggung soal ledakan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk perusahaan pelat merah sepanjang 2020-2021.

Total Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diusulkan Kementerian BUMN kepada Komisi VI DPR RI mencapai Rp 57,84 triliun.

Kementerian BUMN mengusulkan PMN 2025 sebesar Rp44,24 triliun. Angka tersebut merupakan akumulasi dari usulan PMN 16 perusahaan pelat merah tahun depan.

Hutama Karya (Persero) menargetkan seluruh ruas Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap I tuntas pada 2024 seiring dengan perusahaan mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) Rp18,6 triliun.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara perihal tuduhan perusahaan pelat merah hanya meminta-minta penyertaan modal negara (PMN).

Penyertaan modal negara tahun anggaran 2023-2024 akan digelontorkan pemerintah kepada sejumlah badan usaha milik negara yang nilainya capai triliunan rupiah.

PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA mengajukan, Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun pada 2024 untuk meningkatkan kapasitas produksi pabriknya baik di Madiun maupun Banyuwangi.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengajukan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2 triliun untuk 2024.

Komisi VI DPR menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6 triliun untuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA.

Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 senilai Rp3,5 triliun untuk Indonesia Financial Group (IFG) ditargetkan cair awal tahun depan.