Rencana penundaan kenaikan cukai rokok tahun 2025 menuai kritikan dari berbagai pihak yang menilai kebijakan ini bisa menjadi langkah mundur dalam upaya perlindungan kesehatan.

Regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) tersebut ditentang karena berisiko merugikan konsumen serta produsen.

Lebih dari 10 juta batang rokok ilegal, minuman mengandung etil alkohol ilegal, serta alat pengemas rokok tanpa pita cukai dimusnahkan Bea Cukai Semarang.

Moratorium kenaikan tarif cukaiadalah opsi yang lebih bijaksana untuk menjagakeberlangsungan IHT.

Ekonom dan pakar hukum menakar dampak ekonomi yang ditimbulkan dari PP 28/2024 serta kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menegaskan sikap soal aturan untuk menghilangkan identitas merek dari kemasan rokok.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto AS (tengah) didampingi perwakilan daerah FSP RTMM-SPSI memberikan pernyataan....

Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Riau, Bea Cukai Batam, dan Bea Cukai Bengkalis menggagalkan upaya penyelundupan 17.000 batang rokok ilegal dan 109 smartphone/HP dalam sebuah truk di Bukit Batu, Kabupaten....

Aspirasi para buruh dalam industri rokok bakal ditampung terkait penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) kemasan rokok polos tanpa merek.

Serikat pekerja rokok tembakau mengingatkan bahwa aturan kemasan rokok polos tanpa merek akan berdampak pada menjamurnya produk rokok ilegal yang tersebar di masyarakat.

Salah satu yang paling gencar menolak kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek adalah jutaan petani cengkeh dan tembakau.

Advokasi terhadap Industri Hasil Tembakau menjadi agenda prioritas demi menjaga keberlangsungan hidup para pekerja yang mayoritas bekerja di sektor pabrik rokok, terlebih di tengah tingginya gelombang....

Kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang tengah dipertimbangkan dalam RPMK telah menimbulkan polemik luas di kalangan industri dan petani tembakau.

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) secara tegas menolak kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).

Sejatinya konsumen berhak mendapatkan informasi atas produk legal yang dikonsumsi. Kemasan rokok polos tanpa merek lebih rawan terhadap pemalsuan produk hasil tembakau.

Penyusunan regulasi ini dinilai penuh intrik dan terindikasi adanya intervensi asing yang berdampak sangat negatif pada industri hasil tembakau.

Legislator menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak dalam penyusunan regulasi penggunaan logo dalam kemasan rokok.

Banyak aturan dalam PP 28/2024 maupun Rancangan Permenkes dinilai akan berdampak negatif bagi penghidupan ratusan ribu pekerja di industri hasil tembakau hingga makanan-minuman.

Hasil kajian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) menyatakan, kenaikan tarif cukai yang terlalu tinggi berisiko mendorong peredaran rokok....

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku tengah berdiskusi dengan para pelaku usaha terkait polemik kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek.