Di tengah desakan publik yang begitu kuat agar pemerintah dan DPR mencabut RUU HIP dari daftar Prolegnas Prioritas 2020, tiba-tiba pemerintah menyodorkan RUU BPIP ke DPR. Tukar guling kedua RUU ini dinilai....

Mayoritas publik menginginkan agar Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dicabut atau dihentikan pembahasannya.

Jika RUU HIP diganti begitu saja judul dan substansinya menjadi RUU BPIP, maka akan melenceng dari Naskah Akademik (NA) saat RUU itu diusulkan dalam prolegnas.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Anis Matta menilai konten dan konteks Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tidak bisa dibenarkan.

Anggota Baleg dari Fraksi PKS, Anis Byarwati mengatakan bahwa RUU HIP dan RUU BPIP adalah dua produk hukum yang berbeda, baik dari sisi substansi maupun sisi statusnya.

Menggelar unjuk rasa menolak RUU HIP di depan Gedung DPR. Mereka membawa spanduk-spanduk, salah satunya bertuliskan Makzulkan Jokowi dan Bubarkan PDIP.

Pemerintah bersama DPR sepakat untuk mengganti Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mulyanto menolak upaya pemerintah mengganti draf Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi....

Pemerintah dan DPR telah bersepakat menghentikan pembahasan RUU Haluan Ideologi Negara (HIP). Karenanya, polemik terkait RUU HIP ini bisa diakhiri.

Pemerintah akhirnya mengganti Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dengan RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Kalau ada usulan baru yang sangat berbeda dengan RUU HIP, RUU itu semestinya diproses dari awal sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 12/2011.

Ketua DPR Puan Maharani beserta Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dihentikan.

DPR RI dan pemerintah sepakat untuk mengakhiri silang pendapat terkait Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Beberapa layanan bus Transjakarta mengalami pengalihan jalur akibat adanya aksi massa di sekitar gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2020).

Menko Polhukam Mahfud MD (depan kanan) menyerahkan surat presiden dan daftar inventaris masalah (DIM) Rancangan Undang-undang Badan Pembina Ideologi Pancasila (RUU BPIP) sebagai pengganti RUU Haluan Ideologi....

Massa penolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) terus menyuarakan aspirasinya di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Usai menunaikan salat Zuhur berjamaah di depan Gedung DPR/MPR, Kamis (16/7/2020), massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Antikomunis (ANAK NKRI) kembali menggelorakan semangat aksi.

Ribuan orang menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (15/7/2020).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, tidak benar jika hari ini ada pengesahan RUU HIP dan RUU CIpta Kerja.

Pemerintah secara resmi menyatakan menunda pembahasan RUU HIP yang diusulkan DPR. Sikap pemerintah terkesan tidak tegas sehingga tidak akan menyelesaikan kegaduhan yang dipicu RUU tersebut.