Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibentuk Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri melakukan asistensi di Polda Jawa Timur (Jatim).

Indonesia berhadapan dengan resesi ekonomi, mengingat pertumbuhan ekonomi kuartal III tetap negatif. Terkait hal ini pemerintah akan tetap fokus pada menggenjot realisasi belanja.

Minimal Rp100 triliun kita bisa salurkan melalui program PEN ini. Sehingga, bisa membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ke IV ini.

Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (PEN) yang juga Wakil Menteri (Wamen) BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan PEN Oktober ini mencapai Rp318,5....

Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (PEN) yang juga Wakil Menteri (Wamen) BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan PEN Oktober ini mencapai Rp. 318,5....

BLT dana desa tidak terserap maksimal. Dari Rp31,8 triliun yang dialokasikan untuk BLT dana desa, diperkirakan yang bisa diserap hanya sekitar Rp11 triliun.

Satgas PEN masih punya waktu 2 minggu lagi atau 2 minggu plus dua hari, yang Insha Allah kita akan kejar angkanya bisa mencapai Rp100 triliun.

Wakil Menteri BUMN sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menegaskan bahwa komandan penanganan Covid-19 seharusnya bukan orang ekonomi atau pengusaha tapi diambil alih oleh ahli kesehatan.....

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksin Covid yang diproduksi pemerintah tak akan seperti kasus yang menimpa AstraZeneca.

Penyesuaian metode penyaluran anggaran PEN tersebut guna mempercepat penyerapan anggaran PEN yang telah dialokasikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus berupaya untuk bisa mempercepat perbaikan dalam bidang ekonomi. Sebagai langkah awal, satgas telah mempersiapkan dua program yang ditargetkan bagi UMKM.

Satgas Pemulihan Ekonomi memutuskan akan fokus pada UMKM di kuartal III untuk menjaga pertumbuhan, ini alasannya

Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional menyatakan, Indonesia tidak mungkin melakukan pembatasan terus menerus karena ruang fiskal tidak akan tahan.