Program cofiring merupakan upaya PLN untuk memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat sekitar melalui pemanfaatan limbah yang bernilai tambah.

Langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang melakukan penyitaan lahan sawit yang dinilai ilegal mulai menuai sorotan.

Selama empat tahun berturut-turut, Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) dipercaya oleh tiga asosiasi hilir sawit untuk bekerja sama membagikan bantuan sosial kepada pesantren dan yayasan yatim piatu.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan lahan kelapa sawit seluas 216 ribu hektare lebih usai dikuasai oleh perorangan atau perusahaan kepada PT Agrinas Palma, BUMN yang bergerak di sektor perkebunan.

Sebagai rangkaian menuju industri sawit berkelanjutan, Asian Agri meluncurkan komitmen dan juga strategi jangka panjang yang berfokus pada empat pilar utama.

Pemerintah diminta memberikan kepastian hukum terhadap para pelaku industri kelapa sawit yang sudah menyelesaikan kewajibannya pada Pasal 110A UU Cipta Kerja.

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menyerahkan lahan perkebunan sawit seluas 221 ribu hektare (ha) kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

Implementasi Perpres No 5/2025 hendaknya dilakukan secara arif dan bijaksana dengan mempertimbangkan keberlanjutan kontribusi industri kelapa sawit.

Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti ditetapkan tersangka korupsi sektor sumber daya alam perkebunan sawit Kabupaten Musi Rawas kemudian ditahan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah menyita Rp613....

BPDP kembali kerja sama dengan AII untuk valuasi dan komersialisasi teknologi hasil riset terhadap 88 Invensi hasil riset GRS 2021-2023.

Semua pemangku kepentingan industri kelapa sawit duduk bersama membahas Peraturan Presiden (Perpres) No 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Wilmar berkomitmen mencetak tenaga profesional melalui program ikatan dinas kepada lulusan penerima beasiswa. Program beasiswa ini bekerja sama dengan Instiper.

Indonesia dan Malaysia bekerja sama dengan FAO (Organisasi PBB untuk Pangan dan Pertanian) akan menyusun suatu standar keberlanjutan global untuk minyak sawit.

Para petani kelapa sawit mengharapkan aturan penertiban kawasan hutan sebaiknya dikaji secara hati-hati dan mendalam dalam pelaksanaannya agar tidak merugikan kepentingan rakyat banyak.

Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) terus berkomitmen dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul di sektor perkebunan kelapa sawit.

Masyarakat perlu mengubah paradigma bahwa Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) bukan limbah berbahaya tetapi air limbah yang berpotensi memberikan multi manfaat.

Pemprov Jambi menyambut baik program Tanam Padi Perkebunan Nusantara (TAMPAN) yang dilaksanakan di lahan sawit dengan merangkul para petani sawit.

Kementerian ATR/BPN) akan mewajibkan aturan baru plasma sebesar 30% bagi perusahaan yang mengajukan pembaruan HGU (Hak Guna Usaha) selama 35 tahun.

Setelah vakum selama tujuh tahun, Konferensi Internasional Kelapa Sawit dan Lingkungan (International Conference of Oil Palm and Environment - ICOPE) 2025 akan kembali digelar pada 12-14 Februari 2025....

Ombudsman Republik Indonesia (RI) merespons rencana Kementerian ART/BPN yang akan mewajibkan aturan baru plasma sebesar 30% bagi perusahaan sawit yang mengajukan pembaruan HGU.