Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk organisasi masyarakat (ormas) PP Muhammadiyah akan terbit bulan ini.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa badan usaha koperasi bisa terlibat dalam pengelolaan tambang minyak dan gas (migas).

Pemberian izin konsesi tambang untuk UMKM dan koperasi ini memiliki sejumlah tantangan

Pemberian izin konsesi tambang untuk UMKM dan koperasi bisa menunjang perputaran ekonomi nasional dan menaikkan daya ekonomi yang selama ini kalah oleh entitas korporasi.

Pemerintah mengizinkan UKM mengelola pertambangan. Izin ini diatur dalam hasil Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat Atas UU Minerba.

Aspebindo menyambut positif keputusan pemerintah membatalkan pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dan menggantinya dengan bantuan dana riset serta beasiswa.

PTFI menerapkan konsep smart mining yang terbukti mampu meningkatkan keamanan serta produktivitas dalam aktivitas operasional pertambangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) disahkan....

Usai banyak disoroti, rencana pemberian izin usaha tambang kepada perguruan tinggi pun tidak lagi diakomodir dalam RUU yang disahkan pada hari ini.

Pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tidak lagi mengatur perguruan tinggi atau kampus untuk diberikan izin usaha penambangan (IUP) di dalam RUU Minerba, begini kata Menteri Bahlil.

Ratusan warga Desa Bobo, Kecamatan Obi Selatan, Halmahera Selatan, Maluku Utara, menghentikan aktivitas eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang nikel PT Inti Mining Sentosa (PT IMS).

Jakarta, 13 Februari 2025 - Industri pertambangan kerap dianggap sebagai industri yang didominasi oleh pria, dengan citra pekerjaan yang identik dengan kekuatan fisik dan lingkungan kerja yang keras.....

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, DPR mengusulkan agar pemberian izin konsesi tambang tak melalui proses lelang bisa diatur dalam RUU Minerba.

Polri menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus pengelolaan tambang timah ilegal di Bekasi Jawa Barat. Salah satu pelaku merupakan warga negara asal Korea Selatan (Korsel).

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menanggapi rencana peguruan tinggi yang akan diberikan izin usaha pertambangan (IUP).

Riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) mengungkapkan kebijakan hilirisasi berpeluang menciptakan pembangunan ekonomi inklusif.

Ketua DPR Puan Maharani merespons wacana pemberian konsesi tambang ke perguruan tinggi bakal menutup ruang kritis akademisi. Menurut dia, seluruh pihak tak perlu saling curiga mengenai Revisi Undang-Undang....

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan belum membahas wacana terkait izin perguruan tinggi mengelola tambang.

Ketua PBNU, KH Ulil Abshar Abdalla menilai pemberian kewenangan ormas keagamaan untuk mengelola tambang bukan suatu sogokan. Bila dianggap sogokan, ia menilai itu merupakan sogokan hasanah.

PT GKP memastikan operasional perusahaan dilakukan dengan berpedoman pada izin yang sah dari pemerintah, mencakup IUP dan IPPKH, serta mengutamakan tanggung jawab lingkungan dan sosial.