Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) menyinggung soal kemudahan investasi dalam Omnibus Law Undang Undang (UU) Cipta Kerja, setelah terjadinya ledakan tungku smelter di pabrik pengolahan....
Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berencana mengevaluasi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) karena disebut tidak berpihak pada buruh. Hal itu akan dia lakukan apabila....
Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) sekaligus Wakil Ketua BKSAP DPR Putu Supadma Rudana menggagas RUU Omnibus Law Kebudayaan. Hal itu sebagai upaya untuk menjaga kelestarian budaya dan museum di....
Sejumlah buruh berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Senin (2/10/2023). Mereka antara lain menuntut pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/tom.
Bareskrim Polri mengungkap sejumlah pertanyaan yang didalami terhadap Akademisi Rocky Gerung saat melakukan klarifikasi terkait kasus dugaan penyebaran hoaks pada Rabu 13 September 2023 kemarin.
Pengunjuk rasa dari tenaga medis dan kesehatan melakukan aksi teatrikal di depan gedung MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). Mereka menuntut DPR untuk menunda pembahasan RUU Kesehatan dalam....
Perlu kajian komprehensif untuk penguatan serta pengembangan kebudayaan dan peradaban bangsa. Diperlukan Omnibus Law kebudayaan untuk mengintregrasikan hal tersebut.
Massa dari Tenaga medis dan kesehatan melakukan aksi di depan gedung MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023). Massa tersebut melakukan aksi damai untuk menolak pembahasan rancangan undang-undang....
JAKARTA - Ribuan Tenaga Kesehatan (Nakes) yang tergabung ke dalam sejumlah organisasi profesi kesehatan menggelar aksi demo di depan kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (8/5/2023).Aksi demo ribuan....
Pengunjuk rasa mengikuti aksi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/5/2023). Aksi ribuan tenaga kesehatan yang tergabung....
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan penyederhanaan Peraturan Menteri (Permen) BUMN dari 45 menjadi tiga permen dinilai tidak melanggar kaidah pemerintah.