Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas angkat bicara soal revisi UU yang bersamaan isu Prabowo sebagai Presiden terpilih akan menambah jumlah kementerian.
Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat perdana terkait revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Selasa (14/5/2024) siang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, revisi UU Kementerian Negara tidak dimaksudkan hanya untuk mengakomodasi kepentingan penambahan jumlah menteri.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai, Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara belum perlu direvisi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan, pihaknya membuka peluang merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Kebijakan libur tambahan di hari Jumat, selain Sabtu dan Minggu, baru akan berlaku bagi karyawan atau pegawai Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Muncul wacana penggabungan Kementerian sosial (Kemensos) dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Jumat (10/5/2024).
Kementerian Kelautan dan Perikanan menerjunkan dua Kapal Pengawas (KP) Hiu 15 dan Orca 06 untuk evakuasi dan beri bantuan bagi pengungsi erupsi Gunung Ruang Tagulandang Sitaro, Sulut.
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai, persepsi negatif publik akan lahir bila penambahan pos kementerian tetap dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Partai Demokrat tak mempersoalkan terkait isu yang menyebut Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih akan menambah jumlah kementerian dalam pemerintahannya.
Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD menilai jumlah pos kementerian terus bertambah seiring usainya pelaksanaan pemilu. Membengkaknya pos kementerian....
Staf Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Seira Tamara mengkritik wacana penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 pada pemerintahan Prabowo-Gibran.