Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pembacaan pertimbangan hukum kewenangan MK mengatakan tidak tepat MK dijadikan keranjang sampah untuk menyelesaikan semua masalah terkait pemilu.
MK menilai, penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik berat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan....
LKBH FKUI melalui Kuasa Hukum korban, Aristo Pangaribuan melaporkan Ketua KPU Hasyim Asyari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (18/4/2024).
Pemilih pasangan calon nomor urut satu, Anies-Muhaimin (AMIN) menunjukkan ketidakpercayaannya atas putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil perolehan suara Pilpres 2024.
Tim Hukum Ganjar-Mahfud menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak menyangkal telah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi peserta Pilpres 2024 tanpa mengubah Peraturan KPU terlebih dahulu.
Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota di Jawa Timur terus berjalan. Hingga saat ini sudah pada tahapan pemeriksaan kesehatan yang dipusatkan di Rumah Sakit Tk III Brawijaya,....
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan kesimpulan hasil persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pakar IT dan Pencipta Robot Pencatat Data penghitungan suara, Hairul Anas Suaidi memberikan saran perbaikan terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy menyindir balik Ketua KPU Hasyim Asyari. Ronny menanggapi pernyataan Hasyim Asyari yang mengatakan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Tim Hukum Ganjar-Mahfud....
Anggota Tim Hukum Nasional AMIN Heru Widodo mewanti-wanti paslon yang telah ditetapkan menang oleh KPU dalam Pilpres 2024 agar tak bereuforia terlalu tinggi.
Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membawa bukti rekapitulasi tingkat kecamatan. Hal itu menindak lanjuti permasalahan yang dimohonkan tim hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan Marsudi Wahyu Kisworo sebagai Ahli dari pihaknya dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Tim hukum PDIP mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui PTUN, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (2/4/2024).