Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) merupakan perlindungan hak pekerja. Meski demikian, perlu harmonisasi antara payung....
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan, status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara akan menghilang dalam waktu dekat setelah RUU DKJ disahkan.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyatakan bahwa perusahaan platform digital dilibatkan dalam penyusunan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut telah membentuk Gugus Tugas untuk pemilihan Tim Seleksi Komite. Hal itu menindaklanjuti Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital....
Sejak diumumkan pada Peringatan HPN 2024, Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Publisher Right) memunculkan kekhawatiran....
Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Right bukan latah atau ikut tren. Lebih dari itu, regulasi itu ingin melahirkan jurnalisme yang berkualitas.
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana meyakini konten berita yang clickbait atau judul konten yang hanya menarik perhatian saja tanpa memperhatikan isi, tidak akan....
Forum Pemred mengapresiasi disahkannya Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital dalam Mendukung Jurnalisme Berkualitas oleh Presiden Jokowi.
AMSI mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi mengesahkan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
Perpres ini diyakini akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang adil antara perusahaan platform digital global dengan penerbit media digital di Indonesia.
R-Perpres Publisher Rights segera disahkan. Menkominfo Budi Arie Setiadi mengutarakan hal itu ketika menjadi pembicara kunci Konvensi Nasional Media Massa.
Masyarakat pers di Indonesia sangat menanti peraturan presiden (Perpres) tentang publisher rights yang hampir empat tahun dibahas, namun belum kunjung ada tanda akan diteken Presiden Joko Widodo.