JAKARTA - Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai rezim pemerintahan saat ini antirakyat. Itu dibuktikan dengan munculnya Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja untuk kepentingan investasi.

"Bukan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia," ujar Nining Elitos dalam orasinya di atas mobil komando, di Depan Gedung DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Atas dasar itu, KASBI menuntut pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dihentikan dan drafnya dicabut. "Kita tahu, rezim hari ini adalah rezim yang antirakyat. Rezim yang membiarkan perampasan sumber daya alam, yang membiarkan eksploitasi sumber daya alam kita termasuk pasar Indonesia," ujarnya.(Baca juga: GSBI Sebut Rezim Jokowi Tak Pernah Mau Dengar Aspirasi Rakyat )

Nining pun mengingatkan jangan sampai massa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR hingga jutaan orang. "Kita ingatkan kepada rezim, jangan sampai rakyat berjuta-juta, bahkan di berbagai daerah melakukan pemogokan-pemogokan," katanya.

Menurutnya, yang dikehendaki rakyat hari ini adalah tidak ada penggusuran lahan petani, tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karena Pandemi COVID-19. "Bahkan masyarakat adat di desa-desa, tanahnya digusur atas nama kepentingan investasi," katanya.(Baca juga: Pemerintah Sampaikan Konsep RUU BPIP ke DPR )