JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT ). Jokowi berpesan untuk optimalisasi kegiatan deradikalisasi.

"Bapak presiden tadi berpesan kepada saya untuk melakukan optimalisasi kegiatan deradikalisasi terutama kepada saudara-saudara kita yang pernah tersesat, dan terlibat dalam masalah hukum dengan kasus-kasus radikalisme dan terorisme seperti itu," kata Kepala BNPT di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/4/2023).

Kepala BNPT menjelaskan, pihaknya bakal melakukan upaya persuasif dan preventif untuk mencegah masuknya radikalisme hingga terorisme di Indonesia.

"Kita tentunya akan melakukan berbagai upaya, pendekatan secara preventif, secara persuasif. Tentunya dengan mengedepankan upaya-upaya pencegahan," kata Rycko.

Baca juga: Presiden Jokowi Lantik Komjen Pol Rycko Jadi Kepala BNPT

Rycko juga mengungkapkan, bakal menjalankan kebijakan dan strategi pemerintah dalam melakukan penanggulangan terorisme yang dilakukan dengan tiga strategi.

"Strategi yang pertama adalah mempersiapkan kesiapsiagaan nasional. Lantas yang kedua adalah melaksanakan kontraderadikalisasi, dan yang ketiga melaksanakan deradikalisasi," ucap Rycko.

Sinergikan Seluruh Kekuatan

Ini tentunya kata dia, akan mensinergikan seluruh kekuatan dari pada instansi pemerintah. Pihaknya akan melakukan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri, utamanya dengan melakukan upaya pencegahan.

"Dengan menggunakan sentuhan dari hati hingga pencegahan yang lebih mengedepankan upaya-upaya dalam bidang edukasi, pendidikan, dan kesejahteraan," ungkapnya.

Meski begitu, kata Rycko, pihaknya juga akan melakukan tindakan dalam bentuk penegakan hukum. Namun demikian, katanya, penegakan hukum akan ditempatkan sebagai ultimum remedium.

"Pilihan terakhir dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap ideologi dalam terorisme. Di mana ideologi ini berkembang dari intoleran, berkembang lagi ke atas menjadi ideologi radikal, dan akhirnya menjadi penggunaan ancaman kekerasan yang disebut dengan ideologi teroris seperti itu," tutupnya.