BEIJING - Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengatakan pada Jumat (16/6/2023) bahwa pihaknya mendukungkebijakan keras China terhadap minoritas Muslim di Xinjiang, termasuk komunitas Uighur.

Dukungan disampaikan Abbas setelah dia bertemu Presiden Xi Jinping dan menyelesaikan kunjungan empat harinya ke China.

Kedua pemimpin mengeluarkan pernyataan bersama yang mendukung kebijakan dalam dan luar negeri Beijing dan menolak konsep Barat tentang hak asasi manusia (HAM).

Dalam pernyataannya, Otoritas Palestina mengatakan isu-isu mengenai kebijakan China terhadap Muslim di Xinjiang tidak ada hubungannya dengan HAM dan itu ditujukan untuk menghilangkan ekstremisme dan menentang terorisme serta separatisme.

Baca Juga: HRW: China Sebut Uighur Ekstremis Hanya karena Miliki Aplikasi Al-Qur'an di Ponsel

“Palestina dengan tegas menentang penggunaan masalah Xinjiang sebagai cara mencampuri urusan dalam negeri China,” bunyi pernyataan bersama kedua pemimpin, seperti dikutip AP.

Pernyataan bersama itu menggemakan klaim China seputar penahanan lebih dari 1 juta warga Uighur, Kazakh, dan minoritas Muslim lainnya di pusat penahanan seperti penjara dengan sedikit atau tanpa alasan hukum—seringkali hanya karena memiliki kerabat yang belajar di luar negeri atau mengunduh Al-Qur'an di ponsel mereka.

China mengatakan kompleks pusat-pusat penahanan yang dijaga ketat dan didokumentasikan secara luas dimaksudkan untuk menanamkan patriotisme, membersihkan radikalisme yang tersebar di internet dan memberikan pelatihan kejuruan—dan sekarang telah ditutup.

Kritikus mengatakan banyak dari pusat penahanan yang telah diubah menjadi penjara.

China telah berkampanye keras untuk melawan kritik dari luar, dan dalam persaingan untuk sumber daya dan pasar, negara-negara Arab hampir tidak pernah secara terbuka menyatakan keprihatinan atas perlakuan Beijing terhadap minoritas Muslim di Xinjiang.