JAKARTA - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen keberatan dengan keputusan Fitch menurunkan peringkat utang negara tersebut pada Selasa (1/8/2023). Keputusan tersebut dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang dan mengacu data yang sudah ketinggalan zaman.

"Perubahan oleh Fitch Ratings adalah tindakan sewenang-wenang dan berdasarkan data yang sudah ketinggalan zaman," tandas Yellen dikutip dari Dailymail, Rabu (2/8/2023).

Baca Juga: 10 Mantan Ibu Negara AS Paling Seksi, dari Intelektual hingga Pelakor

Dia mengungkapkan model peringkat kuantitatif Fitch menurun drastis, antara tahun 2018 dan 2020. Namun, Fitch mengumumkan perubahannya sekarang. "Itu terlepas dari kemajuan yang kami lihat dalam banyak indikator yang diandalkan Fitch untuk mengambil keputusan," ujarnya.

Hal senada juga dikatakan pejabat senior pemerintahan AS bahwa keputusan dari Fitch Ratings aneh dan tidak berdasar. Co-Chief Investment Officer di Truist Advisory Services Keith Lerner pun mengatakan hal senada.

"Ini di luar dugaan. Sejauh ini dampaknya terhadap pasar masih belum pasti," katanya.

Jason Furman, seorang ekonom Pemerintahan Obama dan seorang profesor di Universitas Harvard meremehkan penurunan peringkat tersebut.

"Para investor di Departemen Keuangan AS jauh lebih canggih daripada para pemeringkat di Fitch," ungkapnya kepada Washington Post.

Baca Juga: AS Tuding China Pasang Malware di Jaringan Komunikasi dan Listrik

Jason beranggapan penurunan peringkat utang AS lebih kepada sebuah drama politik yang tidak relevan secara ekonomi. Berdasarkan laporan, pada Mei Fitch telah menempatkan peringkat utang AS dalam menjadi 'AAA' suai indikator risiko-risiko negatif termasuk ketidakstabilan politik dan beban utang yang terus meningkat.

Dampak dari penurunan peringkat utang tersebut dolar AS bergerak lebih rendah terjadi dua bulan setelah Presiden AS Joe Biden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang dikuasai Partai Republik mencapai kesepakatan pagu utang.

DPR dan Senat meloloskan legislasi tersebut pada bulan Juni setelah Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy mencapai kesepakatan setelah berbulan-bulan negosiasi yang menegangkan.

Pada saat undang-undang tersebut disahkan, Departemen Keuangan telah mengeluarkan peringatan bahwa mereka tidak akan dapat membayar semua tagihan jika kongres mengalami kegagalan.