JAKARTA - Polusi udara di DKI Jakarta dengan indeks kualitas udara (AQI) di atas 170 dinilai sangat buruk dan tidak layak bagi penduduknya saat ini. Pemerintah diminta fokus melakukan pemulihan hutan dan kawasan hijau karena polusi udara di Ibu Kota banyak disebabkan asap kebakaran hutan di sebagian wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Pakar Kebijakan Publik, Bambang Haryo sangat menyayangkan banyak pihak yang berkomentar tidak berdasarkan kajian dan analisa yang benar dan akurat terkait polusi udara Jakarta. Mereka cenderung menyalahkan polusi kendaraan bermotor, baik pribadi maupun publik, sebagai penyebab polusi udara, sehingga muncul wacana kebijakan 4 in 1, uji emisi gas buang akan lebih diperketat, hingga muncul wacana mendorong ekosistem kendaraan listrik.

Baca juga: Modifikasi Cuaca Atasi Polusi Udara, 800 Kg Garam Ditabur di Langit Jabodetabek

Kebijakan panik dan sporadis bahkan muncul dari pimpinan daerah yang mewacanakan perizinan bangunan akan diperketat, terutama high rise building. Bahkan menginstruksikan warganya untuk menggunakan sepeda untuk transportasi sehari-hari di tengah udara yang tidak layak.

"Bahkan juga muncul kebijakan kendaraan 2.400 cc harus menggunakan pertamax turbo, padahal pengaruh oktan hanya penyumbang terkecil dari kegagalan emisi gas buang yang sebagian besar kegagalan akibat kondisi perawatan mesin dari kendaraan itu sendiri," ujar Bambang dalam keterangannya, Senin (21/8/2023).

BHS, sapaan akrab alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ini memaparkan, setiap musim kemarau panjang yang tidak ada hujan, mulai Juni selalu muncul polusi udara yang sangat tinggi dan melebihi ambang batas di wilayah pesisir utara Pulau Jawa, Jabotabek, Semarang, dan Surabaya. Semuanya mengalami kabut asap akibat kebakaran hutan khususnya di Kalimantan, Sumatera beserta daerah lainnya yang membawa dampak kesehatan yang buruk bagi masyarakat di semua wilayah Indonesia.

"Misalnya di tahun 2015 terparah, 2019 dan 2023," ucap Anggota DPR periode 2014-2019 ini.

Pada musim kemarau panjang, di Agustus 2023 ini ada jutaan hektare hutan di Kalimantan, Sumatera, bahkan Jawa Barat yang mengalami kekeringan dan akhirnya terbakar akibat gesekan ranting dan lain lain. Kebakaran itu terlihat dari titik nyala api berskala kecil, menengah dan hebat.

BHS mengatakan berdasarkan data Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), titik api kebakaran saat ini sudah lebih dari 4.000 titik di Indonesia. Terparah terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan wilayah Sumatera Selatan serta Lampung.

"Akibatnya asap di wilayah tersebut sangat pekat jauh di atas wilayah Jabodebek. Bahkan sempat mengganggu penerbangan pada saat pesawat akan mendarat dan terbang," jelas mantan Ketua Komite Tetap Utilitas Umum KADIN bidang Infrastruktur tersebut.

Menurut BHS, akibat arah angin yang saat ini berhembus dari barat ke timur agak ke selatan, asap-asap dari Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera memenuhi wilayah Jabotabek dan kota-kota pesisir utara Pulau Jawa. Karena itu, walaupun saat hari libur pekerja, kantor, pabrik, sekolah, dan angkutan truk istirahat di wilayah Jakarta, tetapi udara di Ibu Kota tetap tertutup kabut asap.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seharusnya dapat melakukan pencegahan kebakaran hutan dengan selalu menyiram hutan-hutan tropis saat musim kemarau panjang, sehingga hutan tetap sehat dan hijau.

"Seperti halnya di Malaysia, saat ini tidak satu pun hutan di wilayah Malaysia yang ada titik nyala api karena hutannya sangat sehat dan cukup air. Hutan yang sehat mempunyai daun yang mengandung 80% air, sehingga hutan tersebut tidak bisa terbakar dan bahkan dibakar," papar Anggota Bidang Pengembangan Usaha dan Inovasi DPN HKTI itu.

BHS mengungkapkan Kementerian LHK mendapatkan anggaran cukup besar senilai Rp7,55 triliun. Pemerintah juga sudah melengkapi pesawat pemadam Boeing 747 yang mampu membawa 24.000 galon air untuk memadamkan api sekaligus merawat lebih dari 100.000 hektare hutan.

Selain itu, Indonesia juga memiliki 10 helikopter pemadam untuk pengeboman air (water bombing), dan juga dilengkapi penaburan garam untuk membuat hujan-hujan buatan.

"Bila semua perawatan hutan untuk pencegahan kebakaran dilakukan oleh Kementerian LHK, maka akan mampu menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan yang menjadi penyebab polusi udara yang ada di Jabotabek. Sebab musim kemarau panjang masih terus berlanjut, maka sudah saatnya Kementerian LHK segera bergerak untuk melakukan perawatan sekaligus pemadaman hutan-hutan yang saat ini sedang terbakar dan sambil menunggu adanya musim hujan kembali," kata dia.

Baca juga: Kementerian LHK Sebut Polusi Udara Memburuk Akibat Gedung Menjulang

Karena itu, BHS meminta pemerintah untuk berhenti mengkambing-hitamkan kendaraan bermotor baik privat maupun publik dan truk pengangkut logistik serta pabrik yang ada di Jakarta. "Segera lindungi warga di seluruh Indonesia dari asap kebakaran hutan," tutupnya.