JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki menyinggung perbankan yang kerap kali mensyaratkan agunan untuk penyaluran kredit usaha rakyat ( KUR ) bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurutnya, perbankan harus melakukan pendekatan teknologi seperti yang dilakukan oleh financial technology (fintech) untuk menyalurkan pembiayaan kepada UMKM.

Baca juga: Menteri Teten Singgung Influencer dan Artis yang Promosikan Produk Impor

"Kalau masih tetap memaksa UMKM punya aset, punya agunan untuk bisa mendapatkan kredit perbankan, sampai kuda bisa menari pun nggak mungkin bisa dilakukan," ucap Teten saat menyampaikan sambutan di acara AFPI UMKM Digital Summit 2023 di Convention Hall Smesco, Jakarta Selatan, Kamis (21/9/2023).

Teten menyampaikan, Presiden Jokowi meminta penyaluran kredit perbankan untuk UMKM di tahun 2024 mencapai 30%, namun ia meyakini angka tersebut tidak akan bisa tercapai jika perbankan masih mensyaratkan agunan.

"Pak Presiden sudah minta pada tahun 2024 itu kredit perbankan untuk UMKM harus 30% minimum, tapi saya yakinkan itu nggak akan tercapai. Hari ini baru sekitar 21-22%," tuturnya.

Oleh karena itu, Teten mendorong perbankan untuk mengganti cara-cara konvensional dengan pendekatan teknologi, salah satunya dengan penerapan credit scoring.

Baca juga: Satgas Operasi Damai Cartenz Ringkus Anggota KKB Egianus Kogoya di Nabire

"145 negara sekarang sudah menerapkan credit scoring, bukan lagi masih pendekatan kolateral, harus ada agunan dalam bentuk aset, dan lain sebagainya. Konsep agunan juga berkembang bukan hanya aset, jadi kalau masih aset terus ya ini bank atau pegadaian," pungkasnya.