JAKARTA - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menolak tegas wacana pengawasan tempat ibadah oleh pemerintah. Wacana ini sebelumnya dilontarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT ).

"(Penolakan) Itu sudah bicarakan lama soal itu. Masjid tidak seperti itu," kata JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, usai menghadiri perayaan Hari Nasional Arab Saudi ke-93 di Jakarta, Senin (25/9/2023).

JK memandang kontrol terhadap masjid akan sulit dilakukan. Sebab masjid di Indonesia diperkirakan mencapai 800.000 unit bangunan. "Kita sudah bicarakan bahwa masjid Indonesia, masjid masyarakat jadi sulit, bagaimana mengawasi 800.000 masjid," katanya.

Baca juga: Penjelasan Kepala BNPT terkait Usulan Kontrol Tempat Ibadah

Menurut JK, teroris tidak hanya ada di masjid tapi juga di tempat lain. Karena itu, JK meminta agar tidak menyamaratakan semua masjid yang ada di Indonesia.

"Kalau bicara teroris. Lebih banyak teroris di tempat lain dari masjid. Tidak seperti itu masjid, jangan ada satu masjid terus semuanya disama-ratakan," katanya.

"Gimana coba tunjukkan masjid yang dipakai teroris. Enggak ada," katanya.

Sebelumnya, Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel mengusulkan agar semua tempat ibadah dapat dikontrol oleh pemerintah. Hal ini disampaikan sebagai respons atas pernyataan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Safaruddin dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senin (4/9/2023) lalu karena ada beberapa masjid yang digunakan untuk mengkritik pemerintah.

Baca juga: Muhammadiyah: Usulan BNPT Kontrol Tempat Ibadah Munculkan Masalah Baru

"Mungkin dalam kesempatan yang baik ini kita perlu memiliki sebuah mekanisme untuk melakukan kontrol terhadap seluruh tempat ibadah. Bukan hanya masjid tapi semua tempat peribadatan kita," katanya.