JAKARTA - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerbitkan Surat Keputusan kepengurusan baru Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) hasil Musyawarah Nasional di Bali pada 2-5 November 2023. Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0001561.AH.01.08 itu resmi diterbitkan pada Jumat (10/11/2023).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) HNSI Lydia Assegaf menyatakan, SK dari Kemenkumham ini menambah semangat dan soliditas seluruh DPD dan DPC di seluruh Indonesia. Menurutnya, SK Kepengurusan DPP HNSI hasil keputusan Munas HNSI VIII di Bali yang dihadiri 34 DPD dan 345 DPC memiliki legitimasi yang kuat.

"Kami mulai dari DPP, DPD, DPC hingga ke rukun-rukun nelayan di HNSI merupakan mata rantai yang terikat sangat kuat. Sekarang saatnya kami semua fokus untuk langsung bergerak cepat untuk menjalankan program-program kerja serta program prioritas dari Ketua Umum Bapak Herman Herry," kata Lydia kepada wartawan, Sabtu (11/11/2023).

Baca juga: Munas HNSI di Bali Pilih Herman Herry Jadi Ketum Secara Aklamasi

Ketua DPD HNSI Jawa Tengah Riswanto menambahkan, penerbitan SK kepengurusan HNSI yang baru merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan nelayan di Tanah Air.

"Saya kira ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam hal ini Menkumham untuk mendorong percepatan kesejahteraan para nelayan. Dengan SK kepengurusan baru HNSI itu seluruh pengurus, baik pusat hingga daerah, dapat bekerja lebih cepat untuk mewujudkan kesejahteraan para nelayan di seluruh pelosok Tanah Air," katanya.

Ketua DPD HNSI Sumatera Utara Zulfahri yakin Herman Herry mampu melahirkan gagasan mewujudkan kesejahteraan para nelayan.

"Kami sangat yakin Pak Herman Herry bisa memimpin roda organisasi nelayan ini dengan baik dan bergerak dengan cepat. Tentu kami seluruh pengurus daerah siap untuk mendukung penuh seluruh kebijakan guna kemajuan para nelayan," kata Zulfahri.

Senada disampaikan Ketua DPD HNSI Jawa Barat, Iwan. Menurutnya, SK kepengurusan HNSI diberikan sebagai landasan hukum untuk melanjutkan pekerjaan serta membenahi roda organisasi.

Iwan memberikan apresiasi kepada Menkumham Yasonna H Laoly yang dengan bijak dan memenuhi ketetentuan hukum mengenai ormas dalam mengambil keputusan. Kemenkumham terlebih dahulu mendalami Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) setiap ormas.

"Kami pengurus daerah ikut senang atas terbitnya SK kepengurusan HNSI yang baru. Kami apresiasi Menkumham yang secara adil dan transparan dalam mengambil keputusan," kata Iwan.

Ketua DPD HNSI Kalimantan Timur, Hamzah juga menegaskan, HNSI siap tancap gas untuk melaksanakan kerja-kerja konkret bersama pemerintah dan seluruh stakeholder dalam menjawab masalah-masalah nelayan.

"Kami siap gas pol. HNSI harus bisa menjadi corong bagi setiap nelayan dalam menyampaikan aspirasinya dan yang terpenting harus bisa membantu menciptakan solusi atas masalah nelayan di seluruh Indonesia," katanya.

Ferry, Ketua DPD Papua Barat juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dengan terbitnya SK Kemenkumham ini. DPD Papua Barat siap bekerja keras untuk mendorong kemajuan menuju kesejahteraan nelayan Indonesia, terkhusus di Papua.

Beriktu ini susunan pengurus HNSI yang baru:

Ketua Umum: Herman Herry Andranacus

Wakil Ketua Umum: Agus Suherman

Ketua: Secarpiandy , SH

Ketua: DR. IR. H. Lukman Halanuang

Sekretaris Jenderal: Lydia Assegaf

Wakil Sekretaris Jenderal: Camelia

Bendahara Umum: Raja Humuntar

Wakil Bendahara Umum: DR. Sutomo, SPI. MSI

Dewan Pengawas: DR. H. Yussuf Solichien, M. MBA, PH.