JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Crime Mabes Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengecek informasi kebocoran data pemilih Pemilu 2024. Pengecekan untuk memastikan kabar kebocoran data pemilih itu betul atau tidak.

"Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada yaitu tim dari KPU, tim dari BSSN, kemudian dari tim Cyber Crime Mabes Polri, dan juga BIN dan Kemenkominfo. Ini tim sedang kerja untuk memastikan kebenaran informasi tersebut," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Hasyim menjelaskan, saat ini tim IT KPU masih memeriksa kabar kebocoran data pemilihan tersebut. Pihaknya akan melakukan langkah lebih lanjut, jika benar ditemukan kebocoran data.

"Tim di dalam yang menangani IT KPU, di dalamnya ada tim dari Cyber Mabes polri. Nanti kalau sudah indikasi-indikasi sudah jelas tentu ada tindakan-tindakan lanjutan, tapi yang paling penting sekarang sedang diperiksa, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut," katanya.

Terkait mengenai amannya data para pemilih, Hasyim meminta peran masyarakat ikut serta mengecek data kependudukannya.

"Kalau kita cek sebetulnya bisa memeriksa cek dptonline.kpu.go.id, nanti masuk ke situ dan kemudian bisa diakses lewat nomor induk kependudukan kita masing-masing. Intinya informasi itu masih bisa diakses sampai sekarang," katanya.

Untuk diketahui, situs KPU kembali menjadi sasaran peretasan. Peretas bernama anonim Jimbo mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.

Baca juga: Bareskrim Dalami Dugaan Kebocoran Data Pemilih Milik KPU

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha menyebut, akun anonim Jimbo tersebut membagikan 500.000 data contoh yang berhasil didapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan, serta beberapa beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut.

Dalam postingannya di forum tersebut data 252 juta yang berhasil didapatkan tapi beberapa data terduplikasi. Setelah dilakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik, di mana angka ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.

Di dalam data yang didapatkan oleh Jimbo tersebut memiliki beberapa data pribadi yang cukup penting seperti NIK, nomor KK, nomor KTP (berisi nomor passport untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS.

"Tim Cissrec juga sudah mencoba melakukan verifikasi data sample yang diberikan secara random melalui website cekdpt, dan data yang dikeluarkan oleh website cekdpt sama dengan data sample yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS di mana pemilih terdaftar. Jimbo menawarkan data yang berhasil dia dapatkan seharga USD74000 atau hampir setara Rp1,2 miliar," kata Pratama, Selasa (28/11/2023).